VONIS.ID — Diskusi publik mengenai program pendidikan gratis di Kalimantan Timur yang digelar di lingkungan kampus Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026), diwarnai dinamika antara pemerintah daerah dan mahasiswa.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang hadir langsung dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program “Gratis Pol”, meski di tengah kritik dan simbol protes berupa “kartu merah” dari mahasiswa.
Forum yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) itu mengangkat tema “Janji Pendidikan Gratis dan Realitas Implementasinya”.
Selain dihadiri mahasiswa FISIP, diskusi juga diikuti perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Di tengah jalannya diskusi, sekelompok mahasiswa mengangkat kartu merah sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis yang dinilai belum optimal.
Aksi tersebut sempat menjadi perhatian peserta forum, namun tidak mengganggu jalannya dialog secara keseluruhan.
Menanggapi hal itu, Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mempermasalahkan aksi simbolik tersebut.
Ia justru menilai langkah mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai.
“Memang tadi ada insiden kecil terkait kartu merah. Tapi kami tidak tahu itu ditujukan kepada siapa dan berapa jumlahnya. Bagi kami, itu bagian dari aspirasi mahasiswa yang harus kita tampung,” ujarnya kepada awak media usai diskusi.
Seno menegaskan bahwa mahasiswa merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.
Oleh karena itu, ruang dialog harus terus dibuka agar setiap kritik dan masukan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Mahasiswa adalah generasi penerus. Mereka yang nanti akan menggantikan kita. Jadi semua aspirasi harus kita rangkul, bukan dihindari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Seno juga memaparkan bahwa program “Gratis Pol” merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi generasi muda.
Program ini diharapkan mampu meringankan beban biaya kuliah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Dari hati yang paling dalam, kami ingin masa depan anak-anak kita terjamin. Kami ingin kuliah mereka bisa dibiayai oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal sosialisasi.
Berdasarkan hasil dialog dengan mahasiswa, banyak yang mengaku belum mendapatkan informasi yang utuh dan valid terkait mekanisme program tersebut.
“Ada beberapa keluhan, terutama soal kurangnya informasi yang jelas. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah provinsi berencana memperkuat sistem sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk pembentukan pusat layanan informasi atau call center khusus.
Layanan ini nantinya diharapkan menjadi rujukan utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang akurat.
“Kami akan buat satu call center dengan operator khusus, sehingga mahasiswa tidak bingung mencari informasi. Bahkan kami pertimbangkan untuk layanan 24 jam,” jelas Seno.
Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi langsung ke kampus-kampus di seluruh Kalimantan Timur.
Dari total 22 perguruan tinggi yang ada, seluruhnya akan menjadi target kunjungan tim pemerintah, termasuk melalui koordinasi dengan para rektor.
“Kami akan bekerja sama dengan rektor-rektor. Tim dari pemerintah provinsi, termasuk TGUP, akan turun langsung ke kampus untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.
Seno menilai, pendekatan langsung ke mahasiswa menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman yang selama ini muncul.
Ia berharap dengan intensitas komunikasi yang lebih baik, program tersebut dapat dipahami secara utuh oleh seluruh kalangan akademisi.
Di sisi lain, Seno juga meluruskan isu yang sempat beredar terkait tertahannya proses penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda di tingkat wakil gubernur.
Ia menegaskan bahwa tidak ada penahanan atau hambatan administratif dalam proses tersebut.
“Tidak ada itu. Hanya ada kesalahan dalam draft surat, jadi kami minta diperbaiki oleh BKD. Itu saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait proses administrasi pemerintahan daerah.
Diskusi yang berlangsung dinamis itu mencerminkan adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan persepsi mahasiswa di lapangan.
Namun, kedua belah pihak sepakat bahwa dialog terbuka menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Bagi pemerintah, kritik mahasiswa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki implementasi program.
Sementara bagi mahasiswa, forum seperti ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pengambil kebijakan.
Dengan komitmen memperkuat sosialisasi dan membuka ruang komunikasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap program pendidikan gratis dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Di tengah berbagai tantangan, momentum dialog ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami dan merasakan manfaatnya secara langsung. (tim redaksi)