VONIS.ID -  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi kembali jadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengatakan, implementasi PPDB sistem zonasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di setiap wilayah, meskipun sistem ini bertujuan baik.

Menurutnya, kebijakan zonasi perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik di berbagai daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagus di Jawa, tetapi di luar Jawa belum tentu. Untuk itu pemerintah pusat juga harus mengerti bahwa bagus ini cukupnya di mana,” ujar Sapto Setyo Pramono.

Politisi Golkar ini juga menyoroti bahwa tujuan pemerataan kualitas pendidikan seringkali sulit dicapai karena perbedaan fasilitas dan sumber daya antara sekolah di daerah dan kota besar.

Ia mengambil contoh program SMK Pusat Keunggulan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek).

Disampaikannya, program tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh daerah.
“Tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit. Tidak semua di daerah itu sama,” tegasnya.

Untuk itu, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan sistem PPDB, baik melalui jalur afirmasi, prestasi maupun zonasi, sehingga sistem zonasi seharusnya dievaluasi untuk memastikan dampaknya terhadap mutu pendidikan di daerah.

"Dengan sistem ini tidak ada lagi sekolah favorit, semua sama. Tentunya ini harus dikaji lagi, karena menurut saya sistem ini tidak efektif," pungkasnya.

Sebagai informasi, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikabarkan tengah dikaji Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Keputusan akhir dijadwalkan akan diumumkan pada Februari 2025. (advertorial)