VONIS.ID - Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap menimbulkan polemik.

Mulai dari dugaan kecurangan hingga siswa titipan.

Hal ini menuai sorotan dari DPRD Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin menyerukan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan tersebut.

Ia mengatakan pernah mendengar keluhan dari sejumlah siswa yang seharusnya memenuhi kriteria zonasi.

Namun tetap tidak diterima di sekolah negeri.

Salah satu kasus yang menonjol adalah siswa dari keluarga kurang mampu, yang terpaksa mendaftar di sekolah swasta dengan biaya yang tidak terjangkau.

"Verifikasi data siswa yang diterima harus diperiksa secara teliti, terutama mengenai domisili, kita harus menyelidiki semua dugaan kecurangan tersebut. " tegas Udin.

Guna mengusut kasus itu, Udin menyebut perlu ada tim khusus yang bertugas menyelidiki setiap laporan dan potensi kecurangan di semua Kabupaten/Kota di Bumi Mulawarman.

Menurutnya, indikasi kecurangan ini semakin menguat dengan adanya pengakuan dari orang tua siswa yang merasa terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar anak-anak mereka diterima di sekolah negeri.

"Bahkan ada beberapa orang tua telah mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri," jelasnya.

Lebih lanjut, Udin mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bertanggung jawab, segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini.

"Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB di masa mendatang serta mengungkap dugaan kecurangan," pungkasnya. (adv)