DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti aspek rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).Dalam Rapat Koordinasi Forum Koordina...
VONIS.ID - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti aspek rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Kantor Otorita IKN, Rabu (16/4), Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menilai proses pembangunan IKN masih belum inklusif.
Salah satunya terkait transparansi rekrutmen ASN.
Ia menyampaikan kekhawatiran atas sistem rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN yang dinilai tidak transparan dan tidak berbasis sistem nasional.
“Keterlibatan masyarakat lokal sangat minim. Padahal masyarakat Dayak, Kutai, dan Paser harus menjadi bagian penting dari proses pembangunan IKN,” ujar Hasanuddin Mas'ud.
Ia menegaskan, keterlibatan aktif masyarakat lokal bukan hanya soal representasi, tetapi juga sebagai wujud keadilan dalam proses pembangunan di tanah mereka sendiri.
“Suara mereka perlu didengarkan agar IKN benar-benar menjadi ikon Kaltim yang inklusif dan membanggakan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa saat ini lebih dari 30 persen ASN yang direkrut merupakan putra-putri daerah Kaltim.
Ia juga memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan sesuai prosedur nasional melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan evaluasi terhadap sistem yang ada akan terus dilakukan.
Rapat dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Seno Aji serta Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Sebagai informasi, rapat Forkopimda tersebut dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Seno Aji serta Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. (adv)
