VONIS.ID – Polemik seputar program pendidikan Gratispol kembali memanas di Kalimantan Timur.
Sejumlah mahasiswa mengeluhkan penghentian bantuan pada tahap lanjutan meski sebelumnya dinyatakan sebagai penerima program tersebut.
Kondisi ini memicu perdebatan publik dan menimbulkan persepsi bahwa Gratispol tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan seperti yang dipromosikan sejak awal peluncurannya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melalui Komisi IV menegaskan bahwa program Gratispol memang dirancang dengan batasan tertentu.
Bantuan tidak ditujukan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan, melainkan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah sesuai kemampuan anggaran.
Mahasiswa Kehilangan Bantuan karena Perubahan Skema
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, mengungkapkan pihaknya menerima informasi awal mengenai mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan bantuan pada tahap lanjutan. Menurutnya, informasi ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut bersama pemerintah provinsi.
“Informasinya masih sebatas dengar kabar. Ada mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan, kemudian mengikuti perkuliahan kelas eksekutif sambil bekerja,” kata H Baba saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (24/1/2026).
H Baba menjelaskan bahwa perubahan status perkuliahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelayakan bantuan.
Skema kelas eksekutif, yang berlangsung pada sore hingga malam hari, dianggap berbeda dengan kelas reguler yang menjadi sasaran utama program Gratispol.
“Pada tahap awal penginputan data, mahasiswa mungkin memenuhi syarat. Namun, setelah verifikasi lanjutan, terutama jika ada perubahan sistem perkuliahan, bantuan bisa dihentikan,” jelasnya.
Batas Anggaran dan Biaya Studi Jadi Faktor
Selain skema perkuliahan, DPRD juga menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah sebagai faktor penghentian bantuan. H Baba menekankan bahwa persepsi publik mengenai Gratispol yang “100% gratis” muncul karena minimnya pemahaman terhadap desain awal program.
“Gratispol bukan berarti semua biaya pendidikan ditanggung penuh. Ada batasan anggaran, nilai bantuan tertentu, dan program studi dengan biaya tinggi,” ujarnya.
Ia mencontohkan program studi kedokteran, yang biaya per semesternya bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah hanya mampu memberikan bantuan sebagian, sehingga mahasiswa tetap harus menanggung sisa biaya sendiri.
“Kalau biaya per semesternya puluhan juta, pemerintah daerah tidak bisa menanggung semuanya. Ini harus dipahami sejak awal,” tegas H Baba.
Masalah Administrasi Bisa Menggugurkan Bantuan
DPRD juga membuka kemungkinan penghentian bantuan disebabkan oleh persoalan administrasi.
Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi, baik terkait dokumen akademik maupun ketentuan lainnya, berpotensi menggugurkan status mahasiswa sebagai penerima bantuan.
H Baba menambahkan, DPRD telah mencoba melakukan konfirmasi kepada perangkat daerah yang menangani program Gratispol, tetapi hingga kini belum memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait mekanisme pencoretan.
“Ini masih kami dalami. Kami sudah mencoba konfirmasi, tapi penjelasan utuhnya belum kami dapatkan,” ujarnya.
DPRD Desak Transparansi dan Sosialisasi Program
DPRD Kalimantan Timur menilai penting bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki pola komunikasi dan transparansi dalam pelaksanaan Gratispol.
Skema, batasan, dan persyaratan penerima bantuan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa dan orang tua.
“Kami minta pemerintah provinsi menjelaskan secara terbuka sejak awal, apa saja syaratnya, batasannya di mana, dan bagaimana mekanisme evaluasinya. Jangan sampai mahasiswa sudah berharap, lalu di tengah jalan bantuannya dihentikan tanpa penjelasan memadai,” tegas H Baba.
Ia menambahkan, polemik berulang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program pendidikan pemerintah daerah.
Padahal, Gratispol merupakan kebijakan strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Evaluasi Program untuk Pelaksanaan Lebih Baik
H Baba menekankan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, tidak hanya pada aspek anggaran, tetapi juga sistem pendataan, verifikasi, dan sosialisasi kebijakan.
Dengan perbaikan ini, program diharapkan berjalan lebih tertib, adil, dan tepat sasaran.
“Gratispol adalah program yang baik. Tapi agar manfaatnya benar-benar dirasakan, pelaksanaannya harus jelas dan konsisten. Jangan sampai polemik seperti ini terus terulang dan justru merugikan mahasiswa,” pungkasnya.
Polemik Gratispol menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Transparansi, kepastian aturan, dan komunikasi efektif menjadi kunci agar tujuan utama program—membantu masyarakat mengakses pendidikan—tercapai tanpa menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di lapangan. (*)