VONIS.ID - DPRD Samarinda mendorong penegakan di bidang hukum dan pendidikan untuk dijadikan prioritas.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi.

"Prinsip dasar dari negara hukum adalah bahwa hukum itu untuk semua, tanpa pandang bulu.

Namun, terkadang kenyataan yang kita lihat adalah seolah-olah hukum itu bergantung pada kekuasaan," kata Subandi.

Selain masalah penegakan hukum, Ia menilai pemerintah juga harus memprioritaskan pendidikan yang terjangkau untuk semua masyarakat Indonesia.

"Kita berharap agar semua masyarakat, tanpa melihat latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas," ungkapnya.

Subandi mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan perubahan nyata dalam kedua bidang tersebut.

Dirinya percaya bahwa perubahan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

"Pemerintah kita adalah pemerintahan dalam negara hukum, dan semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum," pungkasnya. (adv)