VONIS.ID – DPRD Samarinda melalui Komisi II menyoroti komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum optimal dalam mendorong pembangunan produktif.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa struktur anggaran saat ini masih belum sepenuhnya berpihak pada upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa alokasi belanja modal yang berada di bawah 22 persen menjadi perhatian serius jika tidak diiringi dengan program nyata yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Iswandi menilai kebijakan anggaran harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau belanja modal di bawah 22 persen tanpa diikuti program penciptaan puluhan ribu lapangan kerja baru, itu menjadi catatan serius bagi kami,” ucap Iswandi, Selasa (21/4/2026).
Dominasi Belanja Operasional Jadi Catatan
Ia juga menyoroti dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari separuh total APBD.
Kondisi ini dinilai berpotensi membuat anggaran daerah lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif dibandingkan pembangunan fisik yang berdampak langsung.
Iswandi menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal.
Ia menilai keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, jika sebagian besar anggaran hanya digunakan untuk kegiatan nonfisik, maka ukuran keberhasilan program menjadi tidak relevan.
Politisi PDIP ini menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih berorientasi pada hasil.
“Jangan sampai hanya sebatas laporan administrasi. Kalau sebagian besar habis untuk kegiatan nonfisik, lalu apa ukuran keberhasilannya,” katanya.
Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Aset Daerah
Ia berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan APBD dengan meminta data dari instansi terkait.
Evaluasi tersebut mencakup perbandingan antara anggaran yang dikeluarkan dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Ia mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset agar tidak menjadi beban keuangan, melainkan sumber pendapatan yang produktif.
“Jangan sampai anggaran terus dikeluarkan, tapi hasilnya tidak jelas,” pungkasnya.
Sebagai penutup, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun indikator kinerja yang lebih konkret dan terukur dalam setiap program pembangunan.
Dengan indikator yang jelas, setiap kebijakan dapat dievaluasi secara objektif dan diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Iswandi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus mampu menciptakan dampak nyata, baik dalam peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Samarinda secara berkelanjutan. (Adv)