VONIS.ID – Dua kali insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) dalam waktu singkat memicu alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Insiden pertama terjadi pada 23 Desember 2025, insiden kedua pada 4 Januari 2026.
Kedua kejadian ini mengungkap adanya kelonggaran dalam pengawasan dan pemanduan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam.
Sebagai operator pemanduan kapal, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan.
Salah satu langkah utama adalah mengoptimalkan pengawasan kapal selama 24 jam penuh.
Komitmen Pelindo Tingkatkan Pengawasan 24 Jam
General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, mengungkapkan bahwa pengawasan selama ini sudah berjalan namun belum maksimal.
“Selama ini sudah ada pengawasan, tetapi masih ada celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, terutama pengolongan kapal di luar jam pemanduan,” kata Suparman dalam pernyataannya pada Kamis (8/1/2026).
Untuk itu, Pelindo akan meningkatkan pengawasan 24 jam, meskipun tidak ada jadwal kapal yang harus keluar.
Suparman menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin insiden serupa terulang lagi.
Selain itu, teknologi juga akan bermanfaat untuk memperkuat pengawasan kapal.
Sistem radio komunikasi dan perangkat pemantauan akan digunakan untuk memantau pergerakan kapal secara real-time.
“Pengawasan ini akan lebih efektif dengan dukungan teknologi, seperti radio komunikasi dan sistem pemantauan lainnya,” ujar Suparman.
Menurutnya, penguatan pengawasan ini adalah langkah preventif agar infrastruktur vital seperti jembatan tidak menjadi korban lagi.
Pelindo Perkuat Kerja Sama dan Infrastruktur Pengawasan
Pelindo juga menegaskan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Daerah (Perusda) PT Melati Bhakti Satya (MBS) dalam penyediaan sarana dan prasarana pemanduan.
Kerja sama tersebut mencakup pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sekitar Jembatan Mahulu serta penyediaan kapal tunda.
Suparman juga menambahkan bahwa jembatan-jembatan yang ada di wilayah kerja Pelindo telah diasuransikan, dengan Pelindo sebagai pihak pembiaya dan Perusda sebagai pelaksana.
Dengan adanya kerja sama ini, Pelindo berharap bisa menciptakan sistem pemanduan yang lebih solid dan aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merusak infrastruktur dan membahayakan keselamatan pelayaran.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa insiden berulang ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk meningkatkan pengawasan dan menegakkan aturan.
Dalam keterangannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keselamatan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi.
“Kita tidak boleh lagi main-main. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan aset strategis daerah. Pengawasan harus diperketat, prosedur harus ditegakkan tanpa kompromi,” tegasnya.
Rudy juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan operasional pemanduan kapal di Sungai Mahakam.
Gubernur menekankan bahwa meskipun sungai tersebut merupakan jalur vital bagi ekonomi Kaltim, keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama.
“Tidak ada alasan ekonomi yang bisa membenarkan pelanggaran prosedur,” tambahnya.
Pemprov Kaltim akan terus memantau langkah-langkah perbaikan oleh Pelindo dan instansi terkait.
Rudy meminta agar komitmen pengawasan 24 jam tidak hanya menjadi wacana, tetapi harus menjadi sistem yang diterapkan secara permanen.
Evaluasi dan Perbaikan Terus Berlanjut
Pelindo, yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, berharap evaluasi yang sedang berlangsung dapat menutup celah-celah kelemahan yang ada.
Suparman mengungkapkan bahwa insiden ini membuka ruang bagi perbaikan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lalu lintas sungai dan pengawasan pemanduan kapal.
“Dari kejadian ini, kami dapat melihat kelemahan yang ada. Kami akan segera memperbaikinya sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Suparman.
Pemprov Kaltim dan Pelindo menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan penegakan prosedur pemanduan kapal adalah langkah penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Keselamatan publik dan perlindungan terhadap infrastruktur strategis daerah akan terus menjadi prioritas utama. (*)