VONIS.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap belanja negara yang tidak produktif guna menutup celah penyimpangan dan potensi korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” yang berlangsung Kamis (19/3/2026), Prabowo menyampaikan pemerintah telah menghemat sekitar Rp 308 triliun dari belanja pemerintah pusat pada tahap awal efisiensi.
Ia menyebut penghematan tersebut berasal dari penyisiran berbagai pos anggaran yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah menemukan banyak pengeluaran yang tidak masuk akal. Jika tidak dipangkas, anggaran itu berpotensi mengarah pada praktik korupsi,” kata Prabowo.
Efisiensi untuk Lindungi Uang Rakyat
Prabowo menekankan langkah efisiensi menjadi strategi penting untuk melindungi uang rakyat.
Pemerintah secara aktif menyeleksi belanja yang di anggap tidak esensial, seperti biaya seremonial, pengeluaran rapat di luar kantor, hingga pembelian alat tulis dan perlengkapan kerja yang berulang setiap tahun.
Ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang yang di nilai boros, termasuk pembelian komputer dan fasilitas kantor yang tidak selalu dibutuhkan.
Selain itu, pemerintah mulai mengurangi kegiatan kajian yang tidak berkontribusi langsung terhadap penyelesaian persoalan utama, seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Prabowo, jika tidak di kendalikan, pengeluaran tersebut justru menjadi beban keuangan negara tanpa memberikan dampak signifikan.
ICOR Tinggi Jadi Alarm Inefisiensi
Prabowo mengaitkan kebijakan ini dengan tingginya indikator efisiensi investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.
Ia menyebut angka ICOR Indonesia berada di level 6,5, lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Tingginya angka tersebut menunjukkan Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, terdapat potensi ketidakefisienan hingga 30 persen dari total belanja negara.
Dengan nilai APBN mendekati Rp 3.700 triliun, Prabowo memperkirakan angka inefisiensi bisa mencapai sekitar 75 miliar dolar AS.
Ia menilai kondisi ini harus segera di perbaiki agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih optimal.
Antisipasi Krisis dan Reformasi Pola Kerja
Selain efisiensi anggaran, Prabowo juga mendorong perubahan pola kerja aparatur sipil negara.
Ia membuka kemungkinan penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) serta pengurangan hari kerja sebagai langkah penghematan dan adaptasi menghadapi potensi krisis global.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan serupa dan menilai Indonesia dapat mengadopsi pendekatan tersebut secara bertahap.
Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi ini baru tahap awal.
Pemerintah akan terus mengevaluasi belanja negara agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)