VONIS.ID - Nursobah, anggota Komisi I DPRD Samarinda, angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Bahkan, Nursobah juga berani menentang kebijakan tersebut, yang dianggapnya membuat beban masyarakat bertambah.
Nursobah menilai kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM subsidi tidak tepat, mengingat saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih lesu imbas pandemi Covid-19.
Hal ini dinilai sangat menekan masyarakat, terlebih masyarakat kalangan bawah.
Bukan hanya penolakan, Nursobah juga menawarkan 10 solusi ke pemerintah yang dapat menahan kenaikan harga BBM.
Solusi ini dinilai dapat mengurangi beban berat APBN.
Di antaranya, menggunakan restrukturisasi pembiayaan IKN.
Artinya beberapa hal yang tidak penting segera dilakukan normalisasi.
Lalu, menghitung ulang anggaran pensiun DPR RI.
“Reduksi struktur gemuk BUMN karena tidak semuanya BUMN itu menguntungkan atau tidak memberikan benefit yang cukup. Selanjutnya, mengurangi belanja infrastruktur, ini merupakan upaya mengurangi beban berat APBN dan perlu dipertimbangkan,” jelasnya, Jumat (9/9/2022).
Selanjutnya, manfaatkan kenaikan harga batu bara sebagai added value untuk BBM.
Sebab harga batu bara mengalami peningkatan, sementara harga BBM dunia saat ini mengalami penurunan.
Kemudian, fokus dalam penguatan UMKM yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Mengambil kendali harga normal sehingga pemerintah dalam jangka pendeknya adalah melakukan regulasi ulang kepada seluruh bahan pokok.
“Kemudian memberikan jaminan kesehatan murah walaupun tidak harus gratis dan jaminan bea pendidikan murah untuk masyarakat dengan memberikan fasilitas ruang belajar yang dianggap kurang,” ujarnya.
(advetorial)
