"Anggap saja itu bisa. Tapi sumber keuangan kita enggak cukup. Kita enggak usah perdebatkan aturan boleh atau tidak. Tapi jika dilakukan kita membutuhkan angka 24 miliar lebih untuk setiap bulannya," timpal Andi Harun. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga didik, dengan tegas ia bahwa menyatakan keinginannya akan hal tersebut.

"Kalau ditanya mau apa tidak. Tentu saya mau banget. Siapa sih yang enggak senang untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya, kalau cukup anggarannya," tambahnya.

Meski menyatakan keinginannya, namun Andi Harun dengan lantang menyebut kalau kondisi saat ini bukanlah sebuah hal yang bisa diandai-andaikan. 

"Daripada saya beri harapan tapi tidak bisa terimplementasi dan blundernya juga ke pemerintah kota. Jadi saya coba berusaha menggunakan pola komunikasi yang apa adanya kepada masyarakat," kuncinya. 

Meski demikian, diakhir sesi Andi Harun menegaskan kalau dalam waktu dekat Pemkot Samarinda akan mengutus perwakilannya melalui Asisten I bersama lima perwakilan guru yang akan bertolak ke Dirjen Kemendikbud untuk membahas lebih lanjut aturan yang termaktub dalam Permendikbudristek Nomor 4/2022.

Hal ini juga sebagai bukti nyata bahwa Pemkot Samarinda telah melancarkan niatannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Samarinda dan bukannya melakukan pemotongan insentif sebagaimana isu yang beredar. 

(redaksi)