VONIS.ID - Paripurna DPRD Kaltim yang digelar Selasa (2/11/2021) pekan lalu, salah satu agendanya yakni pembacaan pergantian ketua dewan dari Makmur HAPK, ke Hasanuddin Masud.

Nyaris seluruh fraksi menyetujui pergantian tersebut.

Hanya Fraksi Gerindra yang kala itu menolak lalu melakukan walk out.

Terkait hal itu, berhembus isu gratifikasi untuk memuluskan pergantian Ketua DPRD Kaltim tersebut.

Bahkan ada isu jika beberapa pimpinan maupun Fraksi Golkar DPRD Kaltim melakukan pertemuan khusus agar rapat paripurna tanggal 2 November silam, yang tidak membahas pergantian Ketua DPRD segera dilakukan.

Diduga wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengikuti pertemuan tersebut.

Namun dugaan itu, dibantah oleh Muhammad Samsun, Selasa (9/11/2021).

Usai hadiri Paripurna masa sidang ke-28, Samsun mengaku baru tahu adanya informasi tersebut.

Ia akui tidak pernah adanya undangan tersebut.

"Aku malah baru tahu kalau ada isu-isu begitu. Pertemuan itu biasa-biasa aja, di DPRD biasa pertemuan pimpinan, rapat-rapat biasa saja. Aku baru tahu kalau ada isu gratifikasi. Kok aku tidak dapat ya," ujarnya.

Menurutnya, pasca diteruskannya pergantian ketua DPRD pasca putusan Mahkamah Partai tidak merusak silaturahmi dirinya dengan Makmur HAPK.

Makmur HAPK, kata Samsun memiliki jiwa negarawan, sehingga atas polemik ini, hubungan silaturahmi dia dengan Makmur HAPK tidak renggang.

"Mudah-mudahan kalian percaya sama saya, kalau saya urusan-urusan begini mohon maaf. Pak Makmur itu orangnya negarawan. Mekanismenya beliau paham," pungkasnya. (*)