VONIS.ID - Evaluasi sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus dilakukan.
Hal ini menjadi sorotan serius DPRD Kaltim.
Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati menyatakan, pemerintah sedang berupaya menyesuaikan sistem zonasi untuk memastikan sekolah negeri yang ada di daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa yang lulus dari SMP.
Ini adalah langkah yang penting untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian yang mungkin terjadi.
“Sementara kami mendorong pengembangan sekolah swasta, kami juga memahami bahwa pengembangan sarana prasarana di sekolah-sekolah negeri harus tetap menjadi fokus,” tutur Puji.
Pemerintah harus terus bekerja untuk mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan oleh siswa di wilayah tersebut.
Dengan cara ini siswa di daerah pinggiran juga dapat memiliki akses ke fasilitas yang setara dengan sekolah-sekolah negeri di Indonesia.
Pengembangan sarana prasarana ini bukan hanya tentang menciptakan kesetaraan dalam hal fasilitas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pendidikan yang memadai bagi generasi muda.
Puji menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai investasi dalam masa depan anak-anak Kaltim.
Meskipun masalah zonasi pendidikan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR), Puji yakin bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, pemerintah dapat mencapai solusi yang memadai untuk memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari lokasi sekolah mereka.
“Pengembangan sarana prasarana pendidikan akan terus menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan ini dan memastikan bahwa anak-anak Kalimantan Timur memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas," pungkasnya. (Advetorial)
