Jumat, 22 November 2024

Advertorial DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Undang Kepala Otorita IKN Bahas Tanah Adat Kesultanan Kutai Kartanegara

Rabu, 21 Juni 2023 18:0

WAWANCARA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. / Foto : Beritakaltim

VONIS.ID - DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, membahas status tanah adat yang digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji didamping anggota Komisi I, menyimak dengan seksama apa yang menjadi keluhan yang disampaikan kuasa ahli waris Sultan Adji Mohammad Parikesit, Adji Pangeran Hario, Rabu (21/6/2023).

"DPRD Kaltim siap menampung semua apa yang menjadi keluhan mereka dan siap memberikan fasilitas ulang dalam rangka tindaklanjut mengenai tanah tersebut," ucap Seno Aji.

DPRD Kaltim berjanji akan mengundang semua pihak terkait lainnya, termasuk Kepala Otorita IKN Nusantara guna mendengarkan langsung keluhan dari Kesultanan Kutai Kartanegara.

"Hari ini DPRD sudah konfirmasi ke Otorita IKN dan mereka meminta jadwal ulang. Semoga RDP kedua nanti Otorita IKN sudah bisa hadir," harapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengaku sepakat untuk kembali melakukan RDP agar permasalahan tersebut segera terselesaikan.

"Ini bukan pertemuan terakhir dengan Kesulitan Kutai Kertanegara. Selanjutnya akan ada RDP lanjutan demi kesejahteraan dan kekeliruan masyarakat Kutai Kartanegara segera terselesaikan," sambungnya. 

Sementara itu, Adji Pangeran Hario menegaskan mendukung penuh dan tidak akan menghambat proses pembangunan IKN

Hanya saja meminta kejelasan mengenai tanah adat yang sebagian telah masuk wilayah IKN Nusantara.

"Di RDP selanjutnya kami harap Otorita IKN ataupun Gubernur Kaltim bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kutai Kartanegara," imbuhnya. 

Kata dia, Otorita IKN dan pemerintah daerah sebaiknya tidak mempersulit hak-hak masyarakat Kutai Kartanegara melalui undang-undang IKN Nusantara.

Ia menegaskan tidak pernah sekalipun menolak kehadiran IKN Nusantara di wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara dan semua program pemerintah pusat juga didukung penuh oleh Kutai Kartanegara.

"Kami hanya meminta perhatian pemerintah mengenai hal ini. Tolong kami diperhatikan, kami tidak meminta macam-macam, hanya ingin menjaga warisan orang tua," pungkasnya.

(Advetorial)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Beritakriminal