VONIS.ID - DPRD Samarinda mendorong agar pemerintah, maupun pihak terkait lainnya turut memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat disabilitas.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan, Pemkot Samarinda telah menyiapkan sekitar 155 sekolah inklusi, mulai dari tingkatan PAUD hingga SMA, walaupun pendidikan bagi masyarakat disabilitas merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dan mengikuti kurikulum umum," ucap Puji.

Sarana dan prasarana juga menjadi fokus penting dalam mendukung pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.

Hal ini termasuk perluasan dan perbaikan sarana fisik serta memastikan bahwa fasilitas sekolah memadai untuk mendukung kebutuhan anak-anak dengan disabilitas.

Dalam hal sumber daya manusia (SDM), Sri Puji Astuti mengakui adanya kekurangan guru pendamping khusus untuk sekolah inklusi.

Guru pendamping khusus memegang peran penting dalam mendukung anak-anak penyandang disabilitas dalam belajar.

“Kami masih memerlukan peningkatan dalam SDM ini. Kami perlu melatih guru-guru pendamping khusus yang dapat memberikan perhatian individual kepada anak-anak ini,” tambahnya.

“Sekarang lebih banyak anak inklusi yang terdaftar, namun SDM pendamping khusus masih terbatas, kami perlu mempertimbangkan insentif tambahan atau perbaikan sarana prasarana untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.”

Sri Puji Astuti juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat untuk anak-anak penyandang disabilitas.

Ia mengajak agar anak inklusi tidak disembunyikan, melainkan didukung dan ditampilkan kepada masyarakat.

“Masyarakat memiliki peran besar dalam memberikan dukungan kepada orang tua anak inklusi. Dengan berbagi pengetahuan dan memahami kebutuhan mereka, kita dapat membantu anak-anak ini untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik,” ujar Puji. (Advetorial)