Untuk menemukan solusi pembangunan sekolah baru di beberapa ruas jalan yang tidak memiliki sekolah terutama SMP.

“Karena anggaran daerah kita terbatas, Dinas Pendidikan perlu berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan agar bisa mendapat bantuan,” tuturnya.

Ia mengakui hingga saat ini pembangunan sekolah di Ibu Kota Kaltim saat ini memang belum merata. 

Sehingga ada saja warga yang mengeluhkan tidak adanya sekolah yang berdiri di sekitarnya, namun saat pendaftaran zonasi tidak lolos lantaran kuotanya juga terbatas. 

“Meskipun dari mandatorinya 20 persen anggaran untuk pendidikan, namun kalau hanya dari APBD tidak akan cukup untuk membangun sekolah setiap tahunnya. 

Inilah penting bagi dinas pendidikan untuk melakukaan koordinasi dengan pusat,” pungkas Deni. (Advetorial)