VONIS.ID - Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Kebijakan tesebut lantas mendapatkan kritikan dari para wakil rakyat Kota Samarinda.
Kritikan itu disurakan Anggota DPRD Kota Samarinda, Joni Sinatra Ginting.
Kritikan ini bukan tanpa alasan, pasalnya kenaikan harga BBM kata Joni akan sangat menekan masyarakat.
Lanjut ia mengatakan, kebijkan pemerintah dalam menaikan harga BBM sangat tidak tepat.
Terlebih saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih sulit akibat pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Joni juga menilai langkah pemerintah dalam menaikan harga BBM terkesan aneh.
Sebab kata dia, saat ini harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan harga signifikan.
Joni lantas membandingkan langkah Presiden Jokowi dengan mantan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pada saat zaman presiden SBY, kenaikkan 500 rupiah saja teriaknya luar biasa. Ini 2 ribu lebih. Ini kami mengecam pemerintah pusat khususnya presiden, kami sangat menentang kenaikkan ini karena tidak tepat waktunya,” kata Joni saat dikonfirmasi hari Rabu (7/9/2022) kemarin.
Politisi Partai Demokrat menyebut, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi BBM.
Ia menilai langkah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
BLT yang disalurkan tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi BBM masyarakat dalam satu bulan. Sehingga yang paling terdampak dalam hal ini masyarakat kecil, lataran akan menambah pengeluaran.
“Jadi itu hanya sebatas meredam masyarakat,” ungkapnya.
Dengan tegas Joni menambahkan, BLT dalam bentuk apapun bukan solusi meringankan masyarakat miskin. Praktik dugaan korupsi dan salah sasaran kerap muncul dari program kompensasi tersebut.
“Kebijakan yang dilaksanakan kali ini menurut saya tidak populer, sangat tidak memihak pada masyarakat,” pungkasnya.
(Advertorial)
