VONIS.ID - Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hendaknya disesuaikan dengan RTRW Kaltim.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud.

Saat ini  Perda RTRW Kaltim 2023-2042 belum disetujui antara Pemprov dan DPRD.

Hasanuddin Masud pun mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak tergesa-gesa menyusun dokumen RKPD.

Diketahui, saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, melakukan penyusunan rancangan awal dokumen RKPD Bumi Mulawarman.

"Penyesuaian itu diperlukan mengingat ada penanganan infrastruktur dan aksesibilitas berdasarkan tata ruang. Baik RTRW yang sudah disahkan atau yang akan disahkan," kata Hasan Masud, Kamis (16/3/2023).

Hasan menegaskan jangan sampai rancangan RKPD yang disusun secara terburu-buru, justru tidak sesuai dengan tata ruang.

"Jangan sampai nanti pembuatan RKPD terburu-buru, kita tidak sesuai dengan RTRW pusat, provinsi dan daerah. Maka ini perlu penyesuaian," tegasnya.

Selain itu, Hasan Masud juga mendorong seluruh OPD harusnya memiliki program strategis yang relevan dengan keberadaan IKN.

"Kami berharap daerah yang beririsan langsung dengan IKN, seperti PPU, Paser, Kukar, dan Balikpapan, harus memperoleh penguatan program," pungkasnya. (*)