VONIS.ID -  Senin (7/10/2024), Koordinasi Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan GEDSI Sinergisme Pentahelix digelar di Hotel Midtown Samarinda.
 
Kegiatan itu sebagai upaya Pemkot Samarinda guna memastikan bahwa kesetaraan gender terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan di Kota Tepian.
 
Hal itu Ibnu Araby selaku Sekretaris Pokja Pentahelix Samarinda yang mewakili ketua Pokja.
 
Dalam kesempatan itu, Ibnu Araby menjelaskan bahwa kesetaraan gender tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
 
“Perda ini memastikan gender menjadi bagian dari setiap tahapan pembangunan, serta tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah,” ujar Ibnu Araby yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda.
 
Selain menekankan pentingnya peraturan tersebut, Ibnu Araby juga menyoroti visi RPJMD Samarinda 2021-2026, yakni “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.”
 
Salah satu sasaran utamanya adalah meningkatkan akses, kualitas hidup, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, yang juga mendukung kesetaraan gender.
 
Acara ini sendiri bertujuan memperkuat kolaborasi multipihak melalui konsep Pentahelix, yang menggabungkan peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).
 
“Konsep ini mengembangkan inovasi yang berpotensi untuk bertransformasi menjadi produk dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ibnu Araby.
 
Sinergi antar sektor ini diharapkan mampu mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan perbaikan lingkungan.
 
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” lanjutnya.
 
Adapun kegiatan ini dihadiri 100 peserta dari berbagai elemen, termasuk Perangkat Daerah dari Pokja PUG, perwakilan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan Forum Anak.
 
Sebagaia informasi, narasumber yang hadir berasal dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Kaltim, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UINSI Samarinda, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak (APSAI) Samarinda, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim.
 
Acara ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan hingga masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)