VONIS.ID - Pekerja Migran Indonesia, atau biasa disebut PMI memiliki kontribusi dan sumbangsih yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu kontribusinya, yaitu melalui jasa layanan pengiriman uang yang dilakukan pengirim dari Indonesia ke penerima luar negeri begitupun sebaliknya (remitansi).
Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sumbangsih PMI terhadap devisa negara terbilang cukup besar yaitu kurang lebih Rp100 Miliar pada tahun 2021.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) melalui Junainah yang merupakan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak.
"Kontribusi mereka cukup besar terhadap devisa Negara yaitu kurang lebih Rp100 Miliar pada tahun 2021," ungkapnya di Hotel Ballroom Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Kamis (7/7/2022).
Pun demikian, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Mulai gaji yang tidak dibayar, PMI gagal berangkat, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, terjadi tindak kekerasan dari majikan, depresi dan sakit hingga perdagangan orang.
"Kerentanan yang dialami tidak hanya ditempat kerja, berbagai kerentanan juga akan dialami oleh keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.
Dikatakan Junainah, kerentanan yang dimaksud meliputi masalah pengasuhan anak ketika ditinggalkan, ketidakharmonisan keluarga dan juga masalah pengelolaan remitansi.
Misalnya saja dalam hal pengasuhan anak, rentang usia yang paling banyak ada pada 0 hingga 9 tahun. Dan sebenarnya, ini merupakan usia emas anak yang harus berada dengan orang tuanya.
Maka, harus ada strategi yang dapat melibatkan pemerintah desa/kampung. Salah satunya, dengan membangun pengasuhan ditingkat desa untuk dapat memastikan anak-anak yang berada di dalam lingkungan dan keluarga pengganti tersebut baik-baik saja.
"Kerja sama dari seluruh stakeholder itu menjadi sangat penting, karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri," terangnya.
Jika masalah pengasuhan anak dan ketidakharmonisan keluarga dibiarkan secara terus menerus lanjutnya, akan berdampak pada tumbuh kembang serta kualitas dari generasi penerus bangsa.
"Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, 40 persen anak PMI memiliki perkembangan psikososial yang kurang baik. Prestasi mereka turun dan perkembangan tidak meningkat, tidak memiliki banyak teman dan teman akrab," bebernya.
Berdasarkan laporan UNICEF, anak usia remaja yang ditinggal orang tuannya bekerja di luar negeri lebih beresiko melakukan penyimpangan sosial dan terlibat dalam tindakan kejahatan.
"Kebanyakan dari mereka suka membolos sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, alkohol dan sebagainya," ujarnya.
Menurutnya, sudah banyak penelitian yang menunjukan efek negatif akibat kurangnya peran orang tua yang menjadi PMI. Sehingga persoalan ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sekitar.
Selain itu terkait pengelolaan remitansi, ini akan berdampak pada kesejahteraan bangsa. Sehingga, isu kerentanan keluarga PMI bukan hanya isu individu namun penting untuk menjadi perhatian bersama.
"Pemerintah pusat maupun daerah harus saling bersinergi guna memastikan bagaimana caranya memberdayakan ekonomi namun juga dapat mengatasi pemenuhan kebutuhan yang layak serta perlindungan bagi anak keluarga PMI," katanya.
Ia menambahkan, ada tiga hal yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Pertama, melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengelolaan remitansi sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi PMI dan keluarganya.
"Kedua, pemerintah akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Terakhir, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak anak keluarga PMI," tutupnya.
(mu/adv/diskominfo Kaltim)
