VONIS.ID - KPK geledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (23/5/2023).

Penggeledahan dilakukan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. 

Penyidik KPK datang sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. 

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan di ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos). 

Selain itu, KPK juga membawa sejumlah dokumen-dokumen, termasuk membawa notebook hingga ponsel. 

Saat penggeledahan dilakukan, diketahui Menteri Sosial, Tri Rismaharini sempat mendampingi rombongan KPK.

Dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta. 

Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka.

Tetapi, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat bicara mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK di kantornya.

Risma mengaku saat penyidik KPK tiba, ia tengah memimpin rapat internal di salah satu ruangan di Gedung Kemensos.

Bahkan, Risma sempat mendampingi rombongan KPK, sebelum akhirnya kembali memimpin rapat.

Menurut Risma, ia lalu mempersilakan para penyidik KPK untuk mencari data yang diperlukan dan ia mengakui tidak berhak mengintervensi kerja KPK.

Oleh karena itu, Risma mengakui tetap kooperatif terhadap pemeriksaan yang diperlukan.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah (terkait) BGR, dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," tutur Risma.

(redaksi)