Namun, di jalur ini, masih ada kampus yang melakukan tes tertulis.

"Penyalahgunaan jalur afirmasi ini ada dugaan suap gratifikasi dari tindak pidana korupsi," kata Ghufron.

Sejauh ini, KPK masih melakukan pengumpulan data. Data belum dianalisis sehingga belum menemukan ada tindak pidana korupsi.

"Tapi kalau ada akan kami sampaikan," kata Ghufron.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti-Ristek), Abdul Haris berjanji akan memberikan data yang dibutuhkan KPK.

Kementerian Pendidikan selama ini juga sudah mengingatkan para rektor untuk menjaga akuntabilitas.

"Kami meminta panitia untuk bisa memberikan akses informasi dan data yang diperlukan KPK. Kami memastikan semua jalur dijalankan secara akuntabel dan ketentuan aturan yang belaku," kata Abdul di lokasi. (*/tempo)