Sementara itu, KPK menemukan adanya sejumlah masalah dalam tata kelola Lapas di Indonesia.

Isu kelebihan kapasitas menjadi salah satu persoalan utama.

"Per September 2022, jumlah penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia melebihi kapasitasnya. Total kapasitas yang hanya sebesar 132.107 jiwa diisi oleh 276.172 penghuni," bunyi keterangan di akun Instagram resmi KPK seperti dikutip, Selasa (9/5/2023).

KPK juga menemukan titik rawan korupsi dalam tata kelola Lapas di Indonesia.

Titik itu mulai permasalahan overstay sampai lemahnya mekanisme check and balance dalam pemberian remisi.

Selain itu, titik rawan korupsi lain yang ditemukan KPK terkait adanya temuan perlakuan istimewa yang diterima napi kasus korupsi di Lapas.

"Diistimewakannya napi tipikor di rutan hingga maupun Lapas," tulis KPK.

KPK juga mengungkit kasus korupsi di dalam Lapas yang pernah ditangani.