VONIS.ID, SAMARINDA - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negera (IKN) di Bumi Mulawarman saat ini terus berprogres.

Satu diantaranya, yakni ketika Presiden Joko Widodo menyerahkan surat presiden (Supres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) IKN baru kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Supres yang diserahkan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (29/9/2021) ini juga diketahui memuat tentang Badan Otorita IKN selaku pemimpin daerah.

Bursa calon Kepala Badan Otorita IKN masih diisi empat nama yakni Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Permadi Soemantri Brodjonego, Tumiyana, dan Abdullah Azwar Anas yang terus bertengger sejak Maret 2020 dan kembali menguat saat dimasukannya RUU IKN ke kantor Senayan. 

Menanggapi perihal ini, Jasno anggota Komisi III DPRD Samarinda seharusnya bursa calon Kepala Otorita IKN juga memuat dan mengakomodir tokoh lokal dengan catatan mereka yang berkompeten. 

"Mestinya harus ada orang-orang Kaltim yang menjadi bagian, minimal dari tim Otorita. Jangan orang luar semua," kata Jasno saat dijumpai di kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmad I, Jumat, (8/10/2021) kemarin. 

Lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu, kepentingan daerah atau nilai kearifan lokal Kaltim wajib menjadi bagian utama dalam pembangunan IKN di 'Bumi Etam'.

"Kalau warga Kaltim dilibatkan, paling tidak bisa memberikan gagasan dan pandangan khususnya muatan lokal karena masyarakat Kaltim lah yang memahami budaya dan kondisi geografisnya," ungkapnya 

Jasno berharap, warga Kaltim bisa menjadi pelaku sekaligus motor penggerak pembangunan dan dapat terlibat sedari awal proses pengembangannya. 

"Jangan sampai masyarakat jadi penonton saja di tanah sendiri" kuncinya. (advetorial)