Maka tak mengherankan jika di Pulau Pasir banyak bertebaran artefak kuno hingga kuburan para leluhur dan nelayan Pulau Rote.

Kepemilikan pulau ini tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan landasan historis yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Laut Timor saja, dalam hal ini Australia lebih unggul.

Pasalnya Australia memperjuangkan Pulau Pasir menggunakan landasan hukum, terlebih sejak MoU antara Indonesia dengan Australia di tahun 1974 yang membuat Australia mengklaim Pulau Pasir adalah propertinya.

Isi MoU tahun 1974 tersebut adalah pemerintah Indonesia meminta bantuan Australia untuk memonitor Pulau Pasir sebagai wilayah cagar alam kelautan.

Dalam MoU tersebut Indonesia mengakui wilayah Pulau Pasir dan perairan di sekitarnya adalah bagian dari kedaulatan Australia.

Namun Australia wajib menghormati dan mengijinkan nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Pulau Pasir.

Hal ini diperkuat oleh Deklarasi Juanda yang tak mencantumkan Pulau Pasir sebagai milik Indonesia.

Maka, tak mengherankan jika dalam peta-peta resmi, Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah Indonesia.

Tak hanya itu saja, di tahun 1997 Indonesia melalui diplomatnya telah mengakui kedaulatan Australia terhadap Pulau Pasir.