VONIS.ID - Sekprov Kaltim Sri Wahyuni dan sejumlah pejabat Pemprov Kaltim tak menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim.
RDP tersebut diagendakan Pansus Investigasi Pertambangan (IUP) DPRD Kaltim.
Diketahui, DPRD Kaltim terus menelusuri kasus 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu.
Terbaru, Pansus menunda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekprov Kaltim, Dinas ESDM, dan DLH Kaltim, Rabu (22/2/2023) kemarin.
Lantaran RDP tidak dihadiri oleh Sekprov Kaltim beserta para kepala dinas.
Untuk itu, RDP ditunda dan dijadwalkan ulang oleh Pansus.
"Kita sudah undang Bu Sekprov, kita undang kadis ESDM, dan kadis DLH, tapi yang hadir hanya perwakilan, akhirnya kita tunda, sampai Bu Sekprov dan kadis hadir," kata Muhammad Udin, Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Kamis (23/2/2023).
