VONIS.ID - DPRD Samarinda angkat bicara terkait isu pemotongan intensif guru honor, dari Rp 700 ribu ke Rp 250 ribu yang sempat berhembus.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa isu pemotongan insentif guru honorer yang beredar di media sosial, belum bisa dibuktikan kebenarannya.
"Isu pemotongan insentif guru honorer baru sebatas wacana artinya belum bisa dibuktikan kebenarannya" ujar Deni Hakim setelah kami wawancarai via WhatsApp, Senin (5/9/2022).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan hearing bersama rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan beberapa waktu lalu.
"Beberapa hari yang lalu kita melakukan hearing bersama para guru honorer dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Samarinda, kita berdiskusi terkait isu yang beredar belakangan ini terkait isu pemotongan insentif," ujar Deni.
Deni lanjut mengatakan saat ini pemerintah kota sedang mendalami teknis terkait hal tersebut.
"Terkait isu pemotongan insentif guru honorer, saat ini Walikota sedang mendalami hal-hal teknis baik dari aspek hukum dan keuangan daerah,"ujar Deni.
Ia juga mengajak untuk sama-sama mencari formula untuk menangani masalah guru honorer baik negeri maupun swasta dan tenaga kependidikan Kota Samarinda.
Sambil menunggu formula yang nantinya akan di tuangkan dalam sebuah peraturan Walikota, Deni berharap agar para guru honorer tidak terpancing dengan isu pemotongan insentif
"Saya berharap rekan-rekan guru honorer tidak terpancing dengan isu pemotongan insentif guru honorer dan tetap fokus menjalankan tugas sebagaimana mestinya, insyallah ada solusi terbaik untuk kita semua," katanya.
Sebelumnya Kabar tersebut telah direspon oleh Wali Kota Andi Harun beberapa hari lalu.
Disampaikan, bahwa kabar tersebut tidaklah benar. (Advertorial)
