VONIS.ID -  Unjuk rasa di Samarinda menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, kenaikan PPN 11 persen dan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo tiga periode didukung dan diterima Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur HAPK pada Senin (11/4/2022) sore tadi. 

Hal itu disampaikan Makmur HAPK di hadapan ribuan massa Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (MAHAKAM) yang berjam-jam melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. 

"Pertama kita akan menolak dan membatalkan kenaikan BBM, yang kedua menolak dan membatalkan kenaikan PPN, dan yang ketiga menolak perpanjangan masa jabatan persiden di 2024. Sekian dan terima kasih," tegas Makmur.

Dukungan Makmur HAPK tak hanya sekedar ucapan belaka, sebab dirinya diminta dan memenuhi permintaan massa aksi untuk menandatangani MoU dukungan dan penolakan tiga poin tersebut. 

"Kita akan beri dukungan penuh dan akan kita sampaikan ke pusat mengenai tuntutan-tuntutan adek-adek mahasiswa," tekannya lagi. 

Usai mendengar dan melihat penerimaan Makmur HAPK, ribuan massa aksi pun terlihat gembira dan perlahan meninggalkan depan gedung DPRD Kaltim. 

Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dari lintas universitas di Samarinda bergerak sembari meneriakan long march dari Islamic Center menuju kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang untuk menyuarakan 3 tuntutan, pada Senin (11/4/2022).

3 tuntutan itu berisi penolakan kenaikan Presiden RI Joko Widodo 3 periode, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak kenaikan PPN 11 persen.

Tuntutan itu diutarakan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Alinasi Masyarakat Kaltim Menggugat (MAHAKAM) dan tuntutan tersebut diminta demonstran untuk diterima langsung oleh para wakil rakyat. 

"Kami di sini meminta langsung agar tuntutan kami diterima para DPRD. Adapun tiga tuntutan kami yakni kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan PPN dan ketiga penolakan terhadap tiga periode jabatan Presiden Jokowi," ucap Presiden BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul) Ikzan Nopardi saat dijumpai awak media. 

Sementara itu Hasbi selaku Humas Aliansi MAHAKAM turut menambahkan bahwa dari tiga poin tersebut, pihaknya paling menyorot soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode. 

"Karena kita melihat bahwa isu perpanjangan masa presiden ini seperti tersetruktur dan tersistematis, ini jelas mencederai dan melanggar konstitusi kita," tegas Hasbi. 

Lanjut dikatakannya, untuk meredam aksi demonstrasi Presiden Jokowi diminta harus bersikap tegas dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan masa jabatan hingga 3 periode. 

"Kemudian soal kenaikan BBM dan PPN pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang bisa meringankan ekonomi masyarakat yang baru saja mulai bangkit dari terpaan pandemi. Bukan justru membuat keputusan yang justru menitik beratkan kepada masyarakat seperti saat ini," tekannya. 

3 poin tersebut dijelaskannya menjadi dasar rekan-rekan mahasiswa untuk turun kejalan. Dengan tujuan agar para wakil rakyat di provinsi berjuluk Bumi Mulawarman juga turut andil merespon hal-hal yang menjadi keluhan titik berat masyarakat. 

"Kami masih percaya bahwa DPRD adalah wakil rakyat bagi masyarakat Kaltim. Oleh karena itu kami meminta agar para DPRD bisa menerima, mengawal dan menyampaikan aspirasi kami hingga ke tingkat pusat," tandasnya. 

(redaksi)