Kedua, Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kaltim. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan Kota Tepian sebagai penerima program peningkatan literasi digital bagi wirausaha.

Ketiga, jika menyimak dari arahan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM lanjut Eko, kira-kira sekian puluh ribu UMKM dan ribuan koperasi itu berada di Kota Samarinda dan ini menjadi prioritas Pemerintah Pusat.

Maksudnya, Pemerintah Daerah dapat menduplikasi program ini dengan menggunakan anggaran APBD.

Tujuannya, agar kabupaten/kota yang belum tersentuh APBN dari Kementerian juga dapat merasakannya melalui Pemerintah Daerah.

"Kita berharap kegiatan positif seperti ini bisa ditindaklanjuti provinsi dan kabupaten/kota lainnya melalui APBD. Jika hanya berharap pada APBN saja, maka tidak cukup karena kita ini memfasilitasi seluruh Indonesia," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindagkop-UKM Kaltim melalui Kepala Bidang Koperasi dan UKM Atikah memberikan apresiasi dan bangga atas pelatihan yang diberikan Pemerintah Pusat ini.

"Jadi bukan hanya dari Pemerintah Provinsi saja, tapi Pemerintah Pusat juga berupaya meningkatkan kemampuan UMKM kita.