Begitu juga dengan pola rekrutmen tenaga non PNS, diduga juga akan dilakukan perubahan.

"Mungkin istilahnya saja nanti yang berbeda, pasti ada istilah baru lagi. Polanya barangkali ganti, mungkin sekarang dibebankan dan dikelola melalui masing-masing instansi, selanjutnya menggunakan pola lain," paparnya.

Secara pribadi, Politisi PDIP Kaltim itu juga senada dengan Isran Noor, untuk mempertahankan pegawai honorer.

Pasalnya di seluruh instansi Pemprov Kaltim, beban bekerjaan lebih banyak dikerjakan oleh para pegawai honorer.

"Yang kerja keras di instansi pemerintah itu malah para honorer. Gak bisa kita pungkiri itu. Kalau misal honorer dihapus, memangnya bisa semua pekerjaan diselesaikan," katanya. 

(adv/kominfokaltim)