VONIS.ID – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menilai polemik ijazah yang menyeret nama putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik pihak tertentu.
Jokowi juga menduga sejumlah pihak memanfaatkan polemik tersebut sehingga kembali menjadi perhatian publik.
Jokowi menyampaikan pernyataan itu di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10). Ia menegaskan bahwa dirinya telah melihat adanya dugaan kepentingan politik di balik persoalan ijazah yang kembali mencuat.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, isu ijazah tersebut sengaja diangkat untuk merusak reputasi politik dirinya maupun Gibran. Ia menilai polemik itu tidak sekadar berkaitan dengan persoalan ijazah, tetapi juga menyangkut kepentingan politik.
“Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” kata Jokowi.
Jokowi Duga Serangan Menyasar Dirinya dan Gibran
Jokowi juga menduga pihak-pihak yang menjalankan operasi tersebut menyasar dirinya sekaligus Gibran. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci siapa pihak yang diduga berada di balik polemik tersebut.
“Ya dua-duanya bisa,” kata dia.
Meski menghadapi berbagai tudingan yang turut menyeret keluarganya, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan situasi tersebut. Ia menyebut tudingan yang muncul sebagai sesuatu yang biasa baginya.
“Buat saya ya biasa saja,” kata dia.
Jokowi Hormati Sikap Partai Politik
Selain menanggapi polemik ijazah, Jokowi turut merespons sikap Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar yang belum menyatakan dukungan secara tegas kepada Gibran untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Sikap tersebut berbeda dengan dukungan ketiga partai kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode.
Jokowi menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kewenangan menentukan sikap dan dukungan dalam setiap kontestasi politik. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati keputusan masing-masing partai tanpa mencampuri urusan internal mereka.
“Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai,” kata dia.
(*)
