VONIS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan izin penuh kepada tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk memasuki sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian PU, Kamis (9/4).
Kedatangan Kejati DKI itu terkait pendalaman suatu permasalahan yang belum dijelaskan secara rinci.
Dody menegaskan, dirinya tidak menutup-nutupi apa pun dan siap jika ruangannya ikut diperiksa.
“Saya memang tidak mau tanya terlalu detail. Kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatangi, ya monggo. Saya enggak ada yang ditutupi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Tim Kejati Masuk Ruang Kerja Tanpa Hambatan
Menurut Dody, pihak Kejati meminta izin untuk memasuki beberapa ruangan, dan ia langsung memberikan akses.
Ia juga menekankan kepada petugas keamanan kementerian agar mempersilakan tim Kejati masuk ke ruang mana pun, termasuk ruang kerja pejabat eselon I.
Namun, Dody meminta agar setiap barang yang diambil dicatat secara tertib.
Dody tidak merinci jumlah rombongan Kejati yang datang. Ia hanya menyebut jumlahnya “cukup banyak.”
Ia juga mengaku baru membaca surat perintah yang dibawa tim Kejati secara sekilas karena harus menghadiri agenda lain.
Saat ini, Kementerian PU tengah disorot terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Kasus tersebut tengah diselidiki aparat penegak hukum, setelah dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dan Inspektur Jenderal Maulidya Indah Junica.
Dody menegaskan, kedatangan Kejati tidak terkait pembicaraan tentang perkara yang sedang diselidiki.
“Saya bebaskan mereka masuk ruangan siapa saja, termasuk ruangan saya,” ujarnya.
Isu “Deep State” di Internal Kementerian
Selain kasus dugaan korupsi, Dody Hanggodo pernah mengungkap adanya praktik yang disebutnya sebagai “deep state” di internal Kementerian PU.
Ia menuding sebagian pejabat setingkat direktur jenderal merasa kebal terhadap hukum dan pengawasan.
“Ini nyata, setidaknya di Kementerian PU. Kita tidak pernah tahu siapa yang menggerakkan, apakah eselon I, eselon II, atau staf biasa,” jelas Dody.
Dody menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga melakukan bersih-bersih internal.
Jika kementerian tidak berbenah, Presiden dikabarkan siap turun tangan langsung.
“Kita diminta oleh Pak Presiden Prabowo untuk membersihkan diri kita sendiri atau beliau yang membersihkan kita,” ujar Dody.
Ia menambahkan bahwa tugasnya di kementerian tidak hanya membangun jembatan dan jalan, tetapi juga membersihkan praktik yang merugikan negara.
Komitmen Dody Hanggodo Terhadap Transparansi
Dalam semua langkahnya, Dody menekankan sikap transparan.
Ia memberi keleluasaan penuh kepada Kejati untuk memeriksa ruangan mana pun dan memastikan tidak ada hal yang ditutup-tutupi.
Ia menilai pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya membersihkan kementerian dari praktik korupsi dan pelanggaran internal.
Dengan langkah ini, Kementerian PU berharap bisa meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola internal agar proyek-proyek pembangunan berjalan bersih dan profesional. (*)