VONIS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.
Hal ini disampaikannya usai rapat evaluasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Kamis (15/5/2025) siang.
Dalam rapat tersebut, Deni meminta penjelasan rinci dari Dinas PUPR terkait progres dan strategi yang telah dilakukan dalam menanggulangi banjir, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Kita meminta penjelasan terkait progres pengendalian banjir yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR. Terutama saat hujan deras, genangan masih banyak terjadi,” ujar Deni.
Seperti diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah di Samarinda sejak Senin (12/5/2025), termasuk Bengkuring dan Loa Janan Ilir yang hingga kini masih tergenang.
Deni mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan Dinas PUPR, salah satu langkah teknis yang telah dilakukan adalah optimalisasi aliran air agar cepat masuk ke dalam sistem drainase.
Namun, ia menilai kapasitas drainase saat ini masih belum memadai.
“Drainase kita belum bisa menampung curah hujan dengan intensitas tinggi, sekitar 100–135 milimeter per detik. Akibatnya, genangan pasti terjadi saat hujan lebat,” jelasnya.
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti masih minimnya kolam retensi di kawasan perumahan.
Menurutnya, keberadaan kolam retensi sangat penting untuk menampung limpasan air hujan sebelum masuk ke wilayah permukiman.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengupasan lahan menjadi salah satu penyebab tingginya kerentanan terhadap banjir.
“Pengupasan lahan secara masif memperparah kondisi. Harus ada pengawasan yang ketat terhadap aktivitas tersebut,” tegasnya.
Deni menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan sinergi antarlembaga serta dukungan anggaran yang kuat.
Ia mendorong agar titik-titik rawan banjir dapat dipetakan secara jelas agar DPRD bisa memberikan dukungan, terutama dari sisi anggaran.
“Semua ini terkait dengan anggaran. Kami berharap ke depan APBD dan PAD bisa meningkat, agar upaya pengendalian banjir bisa lebih besar dan menyeluruh,” pungkasnya. (adv)