Setelah Hasanuddin Masud resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kaltim, fraksi yang mengusungnya (Partai Golkar) pun dalam waktu dekat segera mengagendakan rapat terbatas. Hal itu dilakukan untuk membahas lebih lanjut penempatan dan kiprah Makmur HAPK selanjutnya di DPRD Kaltim usai tak lagi menjabat posisi ketua dewan.

“Dua hari ke depan kami akan laksanakan pleno terbatas. Ada beberapa opsi untuk pak Makmur yaitu di Komisi III atau IV. Dalam waktu singkat ini kami ingin pastikan, makanya dikomunikasikan dulu sama pak Makmur lebih dalam,” ucap Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Husni Facruddin.

Kendati masih menyesuaikan penempatan komisi bagi Makmur HAPK, namun pria yang karib disapa Ayub itu juga menegaskan kalau mantan Ketua DPRD Kaltim tersebut masih tercatat sebagai kader dan Ketua Harian Partai Golkar Kaltim.

“Beliau masih Ketua Harian Golkar, jadi komunikasi tetap kami bangun di pleno,” tandasnya.

Hasanuddin Masud Sebut Pelantikan Tak Langgar Aturan

Inaugurasi Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 telah resmi dilakukan pada Senin (12/9/2022) di Hotel Mercure Samarinda. Usai didapuk sebagai pimpinan dewan teranyar, Hasanuddin Masud yang dijumpai awak media menyebut bahwa proses pelantikannya tak melanggar satupun aturan berlaku dengan dasar SK Mendagri.

“Kita mengikuti aturan dari partai dan sudah sesuai semua, SK (Mendagri) juga sudah ada, jadi fine-fine saja,” ucap Hasanuddin usai proses pelantikannya sebagai Ketua DPRD Kaltim. 

Setelah resmi mengemban posisi ketua, Hasanuddin Masud pun menegaskan tak akan gentar pada rintangan apapun kedepannya. Termasuk adanya gugatan baru dari kubu Makmur HAPK maupun pihak lainnya.

“Tidak masalah (jika ada gugatan baru), kita ikuti fatwa MA (Mahkamah Agung) saja. Lihat di fatwa saja, ada bakumham (Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar) yang akan menjelaskan itu,” timpalnya.

Selain polemik dirinya dengan Makmur HAPK, Hasanuddin Masud juga mengaku tak mengambil pusing dengan absennya Gubernur Kaltim Isran Noor saat pelantikannya berlangsung pada siang tadi. 

“Mereka (Isran Noor dan Hadi Mulyadi) sudah mengirimkan surat tidak hadir karena ada lain hal. itu adanya kesibukan saja, jadi pada prinsipnya beliau tidak ada masalah karena ini internal eksekutif dan legislatif tentu masalah berbeda,” jelasnya.

Meski demikian, diharapkannya kedepan Isran Noor selaku Gubernur Kaltim bisa hadir dalam kegiatan terkait lainnya. Khususnya saat kedua lembaga membahas rancangan dan pengesahan APBD 2023.

“Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya dan komunikasi yang selalu seluas-luasnya. Mudah-mudahan beliau hadir ke depan,” tutupnya. 

(redaksi)