VONIS.ID, SAMARINDA - Program Pro-Bebaya yang digagas Wali Kota Samarinda Andi Harun dan wakilnya Rusmadi Wongso terus disorot para wakil rakyat di DPRD Samarinda.
Bukan tanpa alasan, kata Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting, dalam program yang mengalirkan Rp 100 juta per RT itu tak boleh luput dan harus terus dipantau pelaksanaannya.
Joni Sinatra Ginting berharap pelaksanaan program Pro Bebaa tepat sasaran.
Terlebih pelatihan khusus mengenai pengoperasian perangkat teknologi akan membantu kemampuan RT dalam pelaporan dan pendataan.
"Karena sistem program ini terkomputerisasi semua dan rata-rata di konstituen kita ketua RT-nya itu gaptek, khawatirnya mereka akan terjebak dan menggampangkan padahal itu ada konsekuensinya,” ujar Joni Sinatra Ginting, Rabu (27/4/2022).
Untuk diketahui, Kota Tepian sedikitnya memiliki 1.992 RT yang mana akan sulit dikontrol bila pemerintah tak melakukan peningkatan sumber daya manusianya.
Joni Sinatra Ginting pun berharap adanya standarisasi atau kualifikasi seseorang yang menjadi ketua RT berdasarkan jenjang pendidikan minimal SMA.
Syarat ini dapat dimuat dalam peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan RT di Samarinda. Ia berharap revisi Perda ini segera terealisasi.
"Jika ada program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat di tingkat RT, ketua RT dapat lebih familiar dalam mengakses program yang telah berbasis teknologi," kata Joni Sinatra Ginting.
Selain itu, menurut politisi Partai Demokrat tersebut, pemkot juga perlu memilah kondisi lingkungan RT yang betul-betul membutuhkan sentuhan anggaran untuk membangun lingkungannya.
“Kalau lingkungan dan warga RT nya sudah mapan seperti di wilayah perkotaan, jalannya sudah bagus, mereka juga akan bingung dana ini akan dialokasikan ke mana. Maka lebih baik juga pemkot betul-betul memilah mana RT yang sedang membangun daerahnya, yang perlu disupport,” ucap Joni Sinatra Ginting.
Pemkot Samarinda sendiri akan segera memulai tahapan sosialisasi pelaksanaan program Pro-Bebaya pada tahun 2022 ini.
(Advertorial)
