VONIS.ID - Kesejahteraan guru menjadi perhatian serius anggota DPRD Kaltim.
Bahkan, anggota dewan minta semua hal tentang guru yang berkaitan dengan hak-hak tenaga pengajar dapat segera diselesaikan.
Terlebih, saat ini Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kaltim dalam empat bulan terakhir belum dibayarkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin minta Pemprov Kaltim segera membayar TPP guru.
Adapun total guru berstatus PPPK di Kaltim yang TPP-nya belum dibayar itu mencapai 1.170 orang.
Salehuddin lantas meminta kejelasan dari pemprov soal pembayaran TPP guru di Kaltim.
“Jumlah guru berstatus PPPK di Kaltim yang TPP-nya belum dibayar dalam empat bulan terakhir mencapai 1.170 orang, jadi kami mohon ada kejelasan kapan dibayarkan,” ujar Salehuddin Selasa (18/10).
Lanjut ia mengatakan, pihaknya kerap menerima keluhan dari guru dengan status PPPK tersebut.
Sebagai wakil rakyat, ia mengatakan merasa bertanggungjawab untuk menyampaikan keluhan ini ke Pemprov Kaltim guna meminta hak mereka segera dibayarkan.
Ia juga menyebut, keluhan lain yang juga disampaikan oleh sejumlah guru PPPK adalah adaptasi penempatan baru yang tidak linier, karena ada yang ditempatkan di kabupaten lain sehingga jauh dari keluaga.
“Penempatan adaptasi yang tidak pas ini juga menjadi keluhan guru karena mereka jadi jauh dengan keluarga. Sudah TPP empat bulan belum dibayar, mereka juga jauh dari keluarga, hal ini harus menjadi perhatian, terutama bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim serta Badan Kepegawaian Kaltim,” pungkasnya.
(advertorial)
