VONIS.ID – Eskalasi konflik antara Iran dan Israel mulai berdampak pada sektor penerbangan internasional, termasuk perjalanan ibadah umrah dari Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan imbauan resmi agar keberangkatan umrah yang berpotensi terdampak gangguan keamanan penerbangan ditunda sementara waktu.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Kalimantan Timur, Mohlis Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat sejak 28 Februari lalu.
“Pak Menteri sudah mengimbau beberapa penerbangan menuju Arab Saudi yang berpotensi mengalami penjadwalan ulang agar dilakukan penundaan ataupun pembatalan. Kuncinya adalah memastikan penerbangan aman,” ujar Mohlis di Samarinda, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan, imbauan tersebut berlaku nasional, tidak hanya untuk jemaah umrah asal Kalimantan Timur. Seluruh calon jemaah diminta tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari maskapai maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Menurut Mohlis, otoritas yang paling mengetahui kondisi keamanan jalur penerbangan adalah maskapai itu sendiri.
Sejumlah maskapai yang biasa melayani rute umrah seperti Saudia, Garuda Indonesia, maupun Qatar Airways memiliki sistem pemantauan keamanan penerbangan yang terintegrasi dengan otoritas internasional.
“Yang tahu betul kondisi keamanan penerbangan itu maskapainya. Jadi jemaah harus mengikuti informasi resmi dari mereka,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan bersama perwakilan Arab Saudi dan otoritas terkait terus berkoordinasi untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia tetap terjamin. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko di tengah situasi geopolitik yang belum stabil.
Konflik Iran–Israel dinilai berpotensi memengaruhi lintasan udara di kawasan Timur Tengah.
Di antara kedua negara tersebut terdapat sejumlah negara Arab yang menjadi jalur penerbangan menuju Tanah Suci, seperti Kuwait dan Arab Saudi. Situasi inilah yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Sekarang ini perang bukan seperti dulu. Tinggal pencet tombol. Kita khawatir kalau ada rudal yang melintas di jalur penerbangan,” ujarnya.
Di Kalimantan Timur, sejumlah travel sempat menjalankan program umrah sebelum imbauan resmi diterbitkan. Namun setelah arahan pusat keluar, keberangkatan baru untuk sementara dihentikan.
“Untuk sementara pemberangkatan ditunda dulu. Kecuali yang sudah berada di Arab Saudi tetap menjalankan ibadahnya,” jelas Mohlis.
Pendataan jumlah jemaah asal Kaltim yang saat ini berada di Arab Saudi masih terus dilakukan. Mohlis mengakui, pihaknya belum memiliki angka pasti karena tidak semua jemaah berangkat melalui travel yang berbasis di daerah.
“Kadang jemaah kita ikut lewat Surabaya atau Jakarta. Jadi tidak semuanya terdata di sini. Kami masih mengumpulkan datanya,” katanya.
Meski belum bisa memastikan jumlahnya, ia memperkirakan bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang, mengingat momentum Ramadan dan pasca-Lebaran biasanya menjadi periode favorit keberangkatan umrah.
Selain umrah, perhatian juga tertuju pada penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Berdasarkan jadwal, jemaah haji Kalimantan Timur dijadwalkan mulai masuk embarkasi pada 25 April, dengan kloter pertama berangkat pada 26 April.
“Sekitar 54 hari lagi sudah masuk proses pemberangkatan. Kalau konflik ini berkepanjangan tentu kita khawatir juga,” ujarnya.
Tahun ini, kuota haji Kalimantan Timur tercatat sebanyak 3.189 jemaah. Jika situasi keamanan tidak membaik, kemungkinan penundaan tetap terbuka.
Mohlis menegaskan, dalam syariat Islam terdapat syarat wajib haji dan umrah, salah satunya adalah faktor keamanan. Jika kondisi tidak aman, kewajiban tersebut bisa gugur.
“Syaratnya itu aman, mampu, dan sehat. Kalau negeri yang dituju tidak aman, maka tidak wajib berangkat,” jelasnya.
Namun hingga saat ini, belum ada keputusan pembatalan atau penundaan resmi untuk haji. Pemerintah masih memantau perkembangan situasi secara intensif.
Mohlis juga menjelaskan perbedaan mendasar antara pengelolaan umrah dan haji. Umrah dikelola oleh pihak swasta melalui PPIU, sedangkan haji sepenuhnya ditangani pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
“Kalau haji langsung dikelola pemerintah. Jadwalnya jelas. Tapi umrah tergantung kesiapan jemaah dan travel,” katanya.
Karena umrah dikelola swasta, proses pendataan jemaah membutuhkan waktu, terutama bagi yang mendaftar melalui perwakilan di luar daerah.
Kanwil Kemenag Kaltim mengimbau masyarakat yang telah merencanakan keberangkatan umrah dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan hingga situasi benar-benar kondusif.
“Keselamatan adalah yang utama. Kita tidak berani mengambil risiko. Kalau memang belum aman, lebih baik ditunda dulu,” tegas Mohlis.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan hanya merujuk pada pengumuman resmi pemerintah maupun maskapai. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah berharap situasi segera membaik agar penyelenggaraan ibadah umrah dan haji dapat berjalan lancar sesuai jadwal. Sementara itu, ribuan calon jemaah di Kalimantan Timur diminta bersabar dan terus memantau perkembangan resmi dari otoritas terkait.
“Kita berdoa saja mudah-mudahan segera kondusif. Karena kalau berkepanjangan, bukan hanya umrah, haji juga bisa terdampak,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) resmi mengeluarkan imbauan untuk menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi untuk sementara waktu. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah antara Israel dan Amerika Serikat (AS) dengan Iran.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu, Andy Rachmianto, telah bersurat kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah. Dalam surat bernomor 00519/PK/03/2026/68/11 tersebut, Kemlu memandang perlu adanya langkah antisipatif untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI).
Kemlu menegaskan, mitigasi risiko ini mencakup calon jemaah umrah yang akan melaksanakan perjalanan ke Arab Saudi. Mengingat situasi yang dinamis, perlindungan terhadap keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemlu mengharapkan kerja sama dari Kementerian terkait untuk segera meneruskan imbauan ini kepada seluruh agen perjalanan.
Langkah penundaan sementara ini diharapkan dapat meminimalisir risiko terjebaknya jemaah di tengah konflik bersenjata atau gangguan penerbangan di wilayah udara Timur Tengah. Pemerintah menilai keamanan jemaah merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan ibadah.
“Langkah dimaksud diharapkan dapat menjadi upaya bersama dalam memberikan pelindungan optimal bagi jemaah, sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah ke depan,” tulis surat resmi tersebut, Minggu (1/3/2026).
(tim redaksi)