VONIS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 15 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara, Senin (18/12/2023). 

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, belasan orang itu terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. 

Mereka diamankan di dua wilayah berbeda yakni Ternate, Maluku Utara, dan Jakarta. 

Menurut Ali, di antara pihak yang diamankan itu adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Ternate.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya melakukan tangkap tangan terhadap sejumlah orang yang tengah melakukan dugaan jual beli jabatan. 

"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," ucap Nurul Ghufron.

KPK juga menggeledah kediaman Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.

Selain kediaman Abdul Gani Kasuba, KPK juga menggeledah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Maluku Utara. 

Salah seorang penjaga kediaman Abdul Gani Kasuba mengatakan, tim KPK tiba Senin petang masuk dan menyegel ruang Gubernur yang berada di lantai dua. 

Setelah digeledah oleh tim antirasuah, suasana di kediaman orang nomor satu di Maluku Utara itu, sepi, hanya terlihat sejumlah awak media yang berada depan kediaman. 

Penggeledahan dilakukan sejak sore terkait dengan dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Pemprov Maluku Utara itu beserta beberapa pejabat eselon dua lainnya, bahkan ruangan Abdul Gani ikut disegel KPK. 

Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Penyegelan juga dilakukan terhadap Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk ruang kerja Abdul Gani Kasuba di Sofifi, Maluku Utara. 

Bahkan, pintu kantor Kepala Dikbud Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah dipasangi garis palang KPK dan tertulis dalam pengawasan KPK. (redaksi)