Sabtu, 23 November 2024

Update Terkini

Lama tak Muncul, Jenderal Eks Kepala BNPB Kini Pegang Jabatan Baru, Doni Monardo Punya Rencana Khusus ke Purnawirawan AD

Jumat, 17 Desember 2021 5:7

Eks Kepala BNPB, Letjen (Pur) Doni Monardo. (YouTube/BNPB Indonesia)

VONIS.ID - Lama tak terlihat setelah pensiun sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Doni Monardo pegang jabatan baru, punya rencana khusus ke purnawirawan Angkatan Darat.

Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo nyaris tak pernah muncul setelah purna tugas dari Kepala BNPB maupun Ketua Satgas Covid-19.

Namun baru baru ini, eks Jenderal kopassus itu muncul dengan jabatan baru yang tak kalah bergengsi di lingkup TNI Angkatan Darat.

Kini Doni Monardo didapuk menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) periode 2021 – 2026 melalui Munas IV PPAD yang digelar di kantor pusat PPAD, Jl. Matraman Raya 114, Jakarta Timur pada 14 – 15 Desember 2021.

Terpilih sebagai Ketua Umum PPAD, Doni Monardo langsung memasang manuver, dengan menggeser titik perhatian organisasi tersebut dari sektor pertahanan dan keamanan ke sektor kesejahteraan.

Nantinya di bawah kepemimpinan Doni Monardo, PPAD tidak akan terlibat politik praktis.

"Politik adalah hak individu. Sebagai organisasi, PPAD adalah non partisan.

Jangan sampai organisasi pecah dan tidak kompak hanya karena politik.

Politik PPAD adalah politik kesejahteraan. Politik prosperity," ungkap pensiunan Jenderal TNI bintang 3 ini.

Demi mewujudkan misinya, Doni Monardo bakal menerapkan strategi kolaborasi Pentahelik, sebuah program yang didukung kerjasama banyak unsur, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media.

PPAD yang tersebar di 31 provinsi akan didorong untuk menggali keunggulan daerah masing-masing, lalu dengan kolaborasi Pentahelix ditingkatkan menjadi sebuah usaha yang mendatangkan manfaat ekonomi.

"Jika diperlukan, kita kerjasamakan juga dengan lembaga perbankan," ucap Doni Monardo.

Ia juga telah merancang program pelatihan bagi para prajurit sebelum purnatugas agar bisa meningkatkan ekonomi di daerah ketika memasuki pensiun.

Visi politik kesejahteraan Doni Monardo didukung penuh oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Jenderal Dudung Abdurachman akan meminta seluruh Panglima Kodam untuk bekerjasama dengan PPAD di teritori masing-masing.

Bahkan Jenderal Dudung Abdurachman siap memberi bantuan pada PPAD yang masih kekurangan fasilitas.

Sementara itu, Ketua PPAD periode 2016 – 2021 Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengaku senang karena Doni Monardo akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum yang baru.

Kiki menaruh harapan besar terhadap Doni Monardo, terlebih karena ia pernah membawahkannya sebagai prajurit kopassus di medan operasi Timor Timur.

Harapan serupa disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi sebagai Ketua Munas IV PPAD.

Ia memuji Doni Monardo yang kredibiltas dan kinerjanya tak perlu diragukan lagi.

“"Dengan kondisi PPAD yang seperti itu, dibutuhkan sosok yang benar-benar rela dan ikhlas mengabdi.

Saya bersyukur, pak Doni Monardo bersedia mengemban amanah itu.

Semua unsur mendukung dan sangat bersuka-cita," ujar Haposan.

Doni Monardo sempat menjabat Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019 menggantikan Laksda Purn Willem Rampangilei.

Namanya melesat setelah tak bertugas di TNI AD, dan menangani urusan bencana di tanah air.

Bahkan Doni Monardo langsung dihadapkan dengan berbagai bencana alam seperti Gempa Palu hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Tak lama kemudian, Doni Monardo harus berjuang di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Iapun harus merangkap menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sejak Maret 2020.

Ketika masih sebagai TNI aktif, Doni Monardo pernah mengemban jabatan mentereng seperti Pangdam Siliwangi, Pangdam Pattimura, Komando Pasukan Khusus (kopassus) TNI AD, hingga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres).

Kemudian setelah pensiun dari Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Pengangkatan tersebut diumumkan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan kemarin (10/6/2021).

(*)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Beritakriminal