VONIS.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik enam pejabat baru di lingkungan pemerintahannya dalam sebuah upacara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) sore.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintahan untuk memperkuat kinerja di berbagai sektor strategis.
Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang akan mengisi posisi penting, mulai dari bidang lingkungan hidup, pangan, komunikasi, hingga kelembagaan kepresidenan.
Fokus Perkuat Sektor Strategis
Prabowo melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Ia juga menunjuk Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk memperkuat koordinasi ketahanan pangan nasional.
Selain itu, Presiden mengangkat Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Penunjukan ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi internal di lingkar Istana.
Di sektor komunikasi, Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Keduanya diharapkan mampu mengelola strategi komunikasi pemerintah secara efektif.
Sementara itu, posisi Kepala Badan Karantina Indonesia dipercayakan kepada Abdul Kadir Karding untuk memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas dan perlindungan sumber daya hayati.
Interaksi dengan Akademisi
Usai pelantikan, Prabowo terlihat menyalami sejumlah tamu undangan, termasuk akademisi Rocky Gerung dan Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Kehadiran keduanya mencerminkan keterlibatan kalangan intelektual dalam momentum penting pemerintahan.
Momen tersebut juga memperlihatkan suasana yang hangat di antara para undangan yang hadir dalam acara resmi tersebut.
Pelantikan ini menandai langkah awal Prabowo dalam menyusun tim kerja yang solid dan responsif terhadap berbagai tantangan nasional.
Pemerintah berupaya memperkuat sektor-sektor krusial seperti lingkungan, pangan, dan komunikasi publik guna menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dengan komposisi pejabat yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari teknokrat hingga tokoh militer dan komunikasi, pemerintah berharap mampu menjalankan program-program prioritas secara lebih terintegrasi.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif serta mampu merespons dinamika yang berkembang di masyarakat. (*)