VONIS.ID – DPRD Samarinda menyoroti rencana penerapan sistem parkir berlangganan yang tengah digodok Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap harus dirancang dengan matang agar tidak membebani masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai sistem tersebut memiliki sisi positif dalam aspek administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.
Ia menyebut kebijakan ini dapat menekan kebocoran PAD jika diterapkan dengan pengawasan yang ketat.
“Sisi positifnya, pendapatan daerah lebih terarah dan mengurangi kebocoran. Tapi sisi negatifnya, masyarakat agak keberatan. Belum tentu warga yang jarang keluar ke tempat umum harus diberlakukan hal yang sama,” ujar Samri, belum lama ini.
DPRD Minta Implementasi Dimulai dari Internal Pemkot
Samri menegaskan bahwa penerapan sistem parkir berlangganan tidak boleh langsung menyasar masyarakat luas tanpa uji coba yang kuat.
Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk menjadikan lingkungan internal sebagai pilot project terlebih dahulu.
Ia menilai seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot harus menjadi contoh dalam penerapan kebijakan ini sebelum diberlakukan kepada warga.
“Dimaksimalkan dulu di lingkungan Pemkot. Seluruh pegawai tanpa terkecuali wajib parkir berlangganan sebagai percontohan yang matang. Jika internal sudah solid, baru ke masyarakat,” katanya.
Selain aspek implementasi, Samri juga menyoroti persoalan juru parkir liar yang dinilai masih menjadi masalah utama di lapangan.
Samri mengingatkan agar kebijakan baru tidak justru menciptakan beban ganda bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kepastian agar warga tidak lagi dipungut biaya tambahan di luar sistem resmi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus berani menertibkan praktik pungutan liar yang masih terjadi di titik-titik parkir.
“Sudah berlangganan tapi masih ditagih dengan sistem premanisme. Pemkot harus menjamin jukir liar diberantas habis,” tegas Samri.
DPRD Dorong Kebijakan Matang dan Berpihak pada Warga
Ia berharap pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan sistem parkir berlangganan.
Menurut Samri, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sistem pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
“Parkir berlangganan boleh saja sebagai solusi, tapi harus ada jaminan kenyamanan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik sekaligus meningkatkan tata kelola pendapatan daerah secara lebih transparan dan efektif. (Adv)