VONIS.ID – Program Beasiswa GratisPol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan publik.
Kali ini, kritik datang dari mahasiswa penerima manfaat yang mengeluhkan lambannya respons layanan pengaduan, terutama melalui kanal WhatsApp resmi GratisPol.
Keluhan tersebut ramai muncul di kolom komentar media sosial resmi program unggulan Pemprov Kaltim itu.
Sejumlah mahasiswa mengaku telah mengirim pesan berulang kali untuk menanyakan status beasiswa maupun proses verifikasi data.
Namun, hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu, mereka tidak menerima balasan.
Kondisi ini memicu keresahan, terlebih bagi mahasiswa yang bergantung penuh pada beasiswa untuk keberlangsungan studi mereka.
Pemprov Kaltim Akui Keterbatasan SDM
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, membenarkan adanya keterbatasan dalam layanan pengaduan Program GratisPol.
Ia mengakui jumlah admin yang tersedia saat ini belum sebanding dengan besarnya cakupan program.
“Memang admin kami hanya ada 10 orang. Dalam satu hari maksimal bisa melayani sekitar 100 orang,” ujar Dasmiah, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, beban kerja admin menjadi sangat berat karena Program GratisPol menyasar sekitar 100 ribu mahasiswa di seluruh Kalimantan Timur, baik yang menempuh pendidikan di dalam daerah maupun di luar provinsi.
“Yang menghubungi itu ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa. Jadi tidak mungkin semuanya bisa langsung terjawab dalam waktu bersamaan,” katanya.
Proses Aduan Tidak Sekadar Membalas Pesan
Dasmiah menegaskan bahwa tugas admin GratisPol tidak hanya sekadar membalas pesan masuk.
Setiap aduan harus melalui proses verifikasi data yang ketat dan memerlukan ketelitian tinggi.
“Pesan masuk itu bukan cuma kita jawab. Admin harus memverifikasi data. Kalau salah sedikit saja, dampaknya bisa langsung ke hak mahasiswa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses verifikasi mencakup pengecekan identitas diri, kecocokan data kependudukan, status akademik mahasiswa, hingga kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur.
Proses ini membuat admin tidak bisa bekerja secara instan, terlebih ketika aduan masuk secara bersamaan dalam jumlah besar.
Akibatnya, respons layanan pengaduan sering kali baru bisa admin respon pada malam hari setelah proses verifikasi selesai.
“Biasanya memang baru bisa admin jawab malam hari. Tapi kami pastikan semua aduan akan terjawab, hanya saja bergiliran,” ujarnya.
Kesalahan Pendaftar Dinilai Jadi Faktor Penghambat
Selain keterbatasan admin, Dasmiah juga menyoroti rendahnya ketelitian pendaftar sebagai faktor lain yang memperlambat proses pelayanan.
Ia menilai banyak mahasiswa tidak membaca petunjuk teknis secara menyeluruh sebelum mengunggah data.
“Kalau petunjuk itu dibaca pelan-pelan, sebenarnya tidak sulit. Tapi karena ingin cepat selesai, banyak yang melewatkan instruksi,” katanya.
Menurutnya, kesalahan pengisian data sering kali disalahartikan sebagai gangguan sistem atau kelalaian admin.
Padahal, akar persoalan justru berasal dari data yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Sering dianggap sistem error, padahal sebenarnya data yang diinput tidak sesuai petunjuk,” tambahnya.
Admin Bukan Pegawai Struktural Kesra
Dalam kesempatan yang sama, Dasmiah juga meluruskan persepsi publik terkait status admin dan verifikator GratisPol.
Ia menegaskan bahwa para admin bukan bagian dari Tim Pengelola Program GratisPol (TP2GP) maupun pegawai struktural di Biro Kesra.
“Admin dan verifikator ini hasil rekrutmen khusus. Jumlahnya memang hanya 10 orang, sementara pegawai Kesra sendiri juga terbatas,” jelasnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan layanan pengaduan GratisPol tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, terutama terkait perencanaan sumber daya manusia dan skala program.
Evaluasi Dijanjikan, Penambahan Admin Terkendala Anggaran
Dasmiah menyatakan Pemprov Kaltim menyadari perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program GratisPol, termasuk layanan pengaduannya.
Namun, rencana penambahan tenaga admin belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Evaluasi pasti kami lakukan. Tapi kami juga harus realistis karena ada keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
Di sisi lain, keluhan mahasiswa terus bergulir dan mulai mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik dan lembaga bantuan hukum.
Mereka menilai lambannya respons layanan pengaduan berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan akademik bagi mahasiswa penerima beasiswa.
Situasi ini menempatkan Pemprov Kaltim pada tantangan besar, memastikan Program GratisPol tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga kuat dalam tata kelola serta kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. (tim redaksi)