VONIS.ID - Novel Baswedan kembali buka suara terkait Harun Masiku, yang hingga saat ini belum berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan penyidik senior KPK itu menyampaikan, merespons jawaban Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Firli Bahuri saat ditanya wartawan dalam jumpa pers menyikapi turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Istana Merdeka, Jakata Selasa (7/2).

"Saya yakin selama Firli menjadi pimpinan KPK, DPO atas nama Harun Masiku tidak akan ditangkap," cuit Novel dalam akun Twitter @nazaqistsha dan sudah diizinkan untuk dikutip, Kamis (9/2/2023), dilansir dari CNN Indonesia.

Novel menjelaskan pernyataan serupa sudah ia lontarkan sejak satu tahun lalu.

Dalam postingannya, Novel turut menyebut Ronald Paul Sinyal, mantan penyidik KPK yang menangani kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Hal ini sudah pernah saya sampaikan sejak sekitar setahun lalu, dan sampai sekarang masih benar. Kalau memang dicari benar-benar mestinya bisa ditangkap," kata Novel.

Harun yang merupakan mantan caleg PDIP harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.

Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp 850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

Terhitung sudah lebih dari 850 hari KPK tidak mampu menangkap Harun.

Belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan KPK terkait penanganan kasus tersebut.

Sebelumnya, Jokowi menjawab upaya penangkapan Harun Masiku adalah persoalan teknis.

Oleh karena itu, dia menyerahkan kepada KPK untuk menjawab pertanyaan wartawan di istana tersebut.

"Itu sangat teknis. Biar KPK yang menjawab. Bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru enam bulan ketemu kan juga ada tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya, kalau memang barangnya ada ya pasti ditemukan toh. Tapi KPK biar menjawab untuk itu," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2).

Ketua KPK Firli Bahuri yang berada di sebelah Jokowi kemudian menjelaskan pihaknya mencatat 21 orang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Dari jumlah itu, KPK telah menangkap 17 orang di antaranya.

"Sementara empat orang lagi antara lain HM, RHP, PT, dan KK ini sedang kita lakukan pengejaran," kata Firli pada kesempatan yang sama.

"Saat ini kita lakukan upaya penangkapan, tetapi sekali lagi saya sampaikan bawa penangkapan terhadap seseorang harus berdasar hukum," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Pemerintah, terang dia, tidak akan mencampuri proses penegakan hukum.

"Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih," ucap Jokowi.

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

IPK Indonesia tahun 2022 dinilai mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

(redaksi)