VONIS.ID - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah memukul gong, sebagai simbolis dibukanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025– 045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (1/4/2024) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong.
RKPD 2025 mengambil tema, Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan.
Sedangkan tema RPJPD 2025–2045 adalah Kukar Emas Berbudaya Pusat Pangan, Pariwisata.
Edi Damansyah menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak main-main dengan layanan prioritas yang menyangkut dasar dan hajat hidup masyarakat Kukar.
Ia meminta layanan prioritas ini dilaksanakan dengan sungguh–sungguh dan tepat sasaran.
"Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makanya ada program air bersih desa, hari ini kita fokus menangani penerangan atau listrik desa, makanya ada program terang kampongku," ujar Edi Damansyah.
Layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan pangan dengan program 120 km jalan usaha tani, yang ditunjang embung, irigasi dan beberapa sarana prasarananya, serta penguatan sumber daya petani.
Selain itu, Bupati juga meminta perhatian OPD terkait dengan rencana kerja tahun 2025 dengan tema Pemantapan Pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan, yang dianggapnya masih umum dan harus diuraikan secara detail.
Ia mengingatkan agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) No : 06 tahun 2021, agar persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.
"Saya terimakasih apresiasi bahwa di dalam kerja kita hasil kinerja kita ditahun 2021–2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak," ungkapnya.
Edi berharap RKPD tahun 2025 hendaknya dilakukan dengan cermat.
Berdasarkan laporan yang diterima usulan dari seluruh OPD, tercatat kurang lebih Rp.12 triliun, sementara dari analisa pendapatan kurang lebih Rp.9 triliun.
"Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul – betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD yang menjadi leading sektor, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri-sendiri oleh OPD terkait," kata Edi Damansyah.
Dalam Musrenbang itu juga disampaikan paparan dari Sekretaris Daerah Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanessa Vilna, Sekretaris Bappeda Kaltim Saur Parsaoran, arahan dari Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN / Bappenas Mohammad Roudo, dan penyampaian pokok – pokok pikiran ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.
(REDAKSI)
