VONIS.ID — Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana menertibkan pengamat yang dinilai tidak patriotik.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai konsekuensi dari kekuasaan yang di miliki pemerintah saat ini.
Hugo menyampaikan bahwa rakyat harus memahami risiko dari pilihan politik yang telah mereka ambil dalam pemilu.
Menurutnya, presiden sebagai pemegang kekuasaan bisa saja mengambil kebijakan sesuai dengan pandangannya, termasuk dalam merespons kritik dari berbagai pihak.
“Ini risiko yang harus di alami rakyat yang telah memilih. Presiden mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya, sehingga perlu menertibkan,” ujar Hugo, Selasa (17/3/2026).
PDI-P Harapkan Pemerintah Berhasil
Meski menyampaikan kritik, Hugo menegaskan bahwa partainya tetap berharap pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik.
Ia menilai keberhasilan pemerintah akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut, pemerintah yang berhasil akan mampu membuka lapangan kerja, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, serta menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi generasi muda.
“Kalau pemerintah berhasil, tentu itu baik untuk rakyat. Itu yang kami harapkan,” katanya.
Namun, ia juga menambahkan bahwa sikap pemerintah terhadap pihak yang berbeda pandangan sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Kalau ada yang menurut Presiden tidak suka, ya terserah Presiden,” imbuhnya.
Presiden Soroti Pengamat yang Kritis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap sejumlah pengamat yang di nilai terlalu pesimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Presiden menilai sebagian pengamat menunjukkan sikap yang tidak patriotik karena kerap menyampaikan pandangan negatif terhadap pemerintah.
Ia juga menyebut ada pihak-pihak yang tidak menginginkan pemerintah berhasil karena memiliki kepentingan tertentu.
Menurutnya, sebagian kritik tersebut didorong oleh kekecewaan karena kehilangan kekuasaan maupun akses ekonomi yang sebelumnya di peroleh.
Wacana Penertiban Picu Perhatian
Presiden juga mengklaim memiliki data intelijen terkait pihak-pihak yang mendanai kritik terhadap pemerintah.
Ia menyatakan akan mengambil langkah penertiban terhadap pihak yang di anggap merugikan.
Pernyataan ini memicu perhatian publik, terutama terkait batas antara kritik yang sah dalam demokrasi dan tindakan yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan.
Sejumlah pihak menilai wacana tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. (*)
