VONIS.ID -  Program normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) Samarinda terus berlanjut.

Hal ini memang patut untuk dituntaskan guna mengentaskan polemik banjir di Kota Samarinda.

Tak hanya tinggal diam, Pemprov Kaltim pun berkomitmen untuk memberikan dukungan untuk kegiatan normalisasi SKM di Ibu Kota Kaltim itu.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan normalaisasi SKM sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

"Penanganan Karang Mumus menjadi perhatian serius kami. Karena itu provinsi tetap memberikan dukungan pembiayaan. Kita ingin banjir bisa terus kita kurangi, kalau bisa sampai habis. Tidak sempat masuk ke rumah warga dan tidak lama-lama di jalanan airnya. Semua cepat masuk ke sungai karena sungainya sudah normal," kata Isran Noor, Kamis (11/8).

Lebih lanjut Isran Noor mengatakan pihaknya telah mengalokasikan dana di APBD 2019 sebesar Rp 1,9 miliar dan APBD perubahan sebesar Rp 20 miliar. 

Dana tersebut kata dia untuk program pengendalian banjir di Samarinda. Termasuk, untuk pengerukan sungai.

"Total dana untuk pengerukan Gang Nibung, penyempitan aliran sungai di belakang Pasar Segiri dan sejumlah titik lainnya mencapai Rp 21,9 miliar," bebernya.

Orang nomor satu di Benua Etam itu meyakini banjir yang terjadi di Kota Tepian satunya diakibatkan oleh pendangkalan SKM yang sudah mencapai 75-80 persen.

Ia pun berharap dengan penggerukan, aliran sungai menjadi lancar sehingga air tidak meluap ke pemukiman dan jalan.

Pendangkalan terjadi akibat sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Bukan hanya sampah rumah tangga, tapi juga kulkas, meja kursi, bahkan ranjang pun disebut dibuang ke sungai.

"Sungai seperti berubah fungsi menjadi tong sampah raksasa," sebutnya.

Hingga 2022, normalisasi SKM Samarinda terus dikerjakan secara bertahap. Bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, melalui Korem 091/Aji Surya Natakesuma.

Kegiatan di tahun ini menggunakan anggaran total senilai Rp 51 miliar yang bersumber dari 3 pihak. Yakni pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

"Dari pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sebesar Rp 33 miliar," jelasnya.

Selanjutnya, anggaran dari Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) senilai Rp 10 miliar untuk normalisasi. Sementara, alokasi anggaran dari Pemkot Samarinda senilai Rp 8 miliar untuk pembebasan lahan warga. (ADV / Kominfo Kaltim)