VONIS.ID — Penanganan perkara narkotika di wilayah Kabupaten Kutai Barat mendapat perhatian serius dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Dua tim khusus dari Mabes Polri dikerahkan ke Kalimantan Timur untuk melakukan asistensi sekaligus pengawasan atas seluruh proses penanganan kasus narkoba yang beberapa waktu terakhir ditangani Polres Kutai Barat.
Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam memastikan setiap tindakan penegakan hukum berjalan taat asas, transparan, dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan perkembangan saat dihubungi Kamis (27/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa dua tim yang dikirim berasal dari Bareskrim Polri—melalui Biro Pengawasan Penyidikan (Birowassidik)—serta tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
“Dari Mabes Polri sudah ada dua tim yang datang terkait dengan penanganan narkoba di Kabupaten Kutai Barat,” ujar Yuliyanto.
Menurutnya, kedatangan tim tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat profesionalitas aparat di lapangan dan memastikan setiap tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Salah satu agenda utama tim Mabes Polri adalah melakukan asistensi terhadap peristiwa penyerahan seorang terduga penyalahguna narkoba dari pihak Kodim 0912/Kutai Barat kepada Polres Kutai Barat.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik dan membutuhkan verifikasi menyeluruh terkait tata cara penanganan awal hingga proses hukum berikutnya.
Tim dari Mabes Polri bertugas menelaah seluruh prosedur yang telah dilakukan, mulai dari penerimaan laporan, pengamanan terduga, serah terima dari pihak TNI ke kepolisian, hingga langkah penyidikan awal oleh Satresnarkoba Polres Kutai Barat.
“Yang dicek adalah apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan itu taat asas, sesuai ketentuan, dan mengikuti SOP yang berlaku,” jelas Kombes Pol Yuliyanto.
Ia menambahkan bahwa asistensi semacam ini bukan hanya untuk memastikan ketaatan prosedur, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan kualitas penyidikan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi.
Lebih jauh, Kabid Humas menegaskan bahwa langkah Mabes Polri mengirimkan tim bukan semata-mata karena adanya masalah, tetapi untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dilakukan dengan standar tertinggi.
Menurutnya, Polri memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman serius yang harus dilawan secara berkesinambungan.
“Kedatangan tim ini juga untuk memastikan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main,” tegas Yuliyanto.
Ia menekankan bahwa narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas generasi, merusak sendi kehidupan masyarakat, dan berpotensi memicu kriminalitas lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yuliyanto juga mendorong masyarakat agar proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum membutuhkan kolaborasi antara aparat dan masyarakat.
Polda Kaltim memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkotika di seluruh wilayah hukum Kaltim, termasuk Kutai Barat.
Pendampingan dan asistensi dari Mabes Polri diharapkan mampu memperkuat integritas dan akuntabilitas penyidik di lapangan.
“Kami sangat terbuka terhadap asistensi dan supervisi. Semua langkah yang dilakukan dalam penanganan kasus narkoba harus dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Yuliyanto.
Ia menegaskan bahwa Polri, khususnya Polda Kaltim, memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme internal agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin profesional.
Polda Kaltim menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama, mengingat posisi Kalimantan Timur yang strategis dan sering menjadi jalur masuk peredaran narkotika dari luar daerah.
Kasus-kasus di Kutai Barat hanya salah satu bagian dari upaya lebih luas untuk menekan suplai dan permintaan narkoba di wilayah tersebut. (tim redaksi)