VONIS.ID – DPRD Samarinda mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah.
Salah satunya melalui pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol yang menghubungkan Samarinda dengan sejumlah daerah strategis di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Achmad Sukamto mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bagi kami di DPRD Samarinda, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Samarinda dengan Bontang maupun Tenggarong merupakan bagian penting dari penguatan konektivitas wilayah,” ujar Sukamto.
Ia menyebut, rencana tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2023-2042.
Dalam aturan tersebut terdapat rencana pembangunan Tol Samarinda-Bontang dan Tol Samarinda-Tenggarong.
“Rencana itu sudah masuk dalam RTRW Samarinda. Artinya, secara tata ruang memang sudah menjadi bagian dari arah pengembangan wilayah,” katanya.
Meski demikian, Sukamto menekankan pembangunan infrastruktur tersebut tetap harus mengikuti aturan dan kewenangan yang berlaku.
Menurutnya, diperlukan komunikasi lintas pemerintah daerah agar rencana pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi.
Sukamto menilai kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi semakin penting karena Samarinda memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Politisi Golkar ini juga mencontohkan keberadaan Tol Samarinda-Balikpapan yang dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam mobilitas dan distribusi logistik.
“Dari Tol Samarinda-Balikpapan kita bisa melihat bagaimana jalan bebas hambatan memberikan dampak terhadap waktu tempuh dan kelancaran distribusi,” tegasnya.
Menurut Sukamto, usulan Tol Samarinda-Bontang juga bukan gagasan yang baru.
Rencana tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemprov Kaltim kepada pemerintah pusat melalui Bappenas.
“Usulan Tol Samarinda-Bontang sebelumnya sudah pernah diajukan ke Bappenas melalui Pemprov Kaltim. Sekarang yang diperlukan adalah penguatan koordinasi dan tindak lanjut dari semua pihak,” pungkasnya. (Adv)
