VONIS.ID — Insiden tabrakan kapal ponton bermuatan batu bara dengan pilar pengaman Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, Selasa (23/12/2025) pagi, memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah cepat demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan pelayaran sungai.
Benturan tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada sistem fender jembatan, sehingga aktivitas pelayaran di bawah bentang jembatan dibatasi sementara.
Peristiwa itu terjadi saat sebuah ponton yang melintas di Sungai Mahakam diduga kehilangan kendali dan menghantam bagian pengaman pilar jembatan.
Akibat benturan keras tersebut, satu unit fender pengaman dilaporkan hilang, sementara satu unit lainnya roboh dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan lanjutan pada struktur jembatan jika terjadi tabrakan susulan.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur langsung menurunkan personel untuk melakukan pengamanan di lokasi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim menjadi garda terdepan dalam pengawasan sementara, sembari menunggu hasil pemeriksaan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kepala Satpol PP Kaltim, Munawwar, menegaskan bahwa hingga saat ini status keamanan Jembatan Mahulu belum dapat dipastikan sepenuhnya. Pemerintah daerah memilih bersikap hati-hati dengan mengutamakan keselamatan publik.
“Kami belum bisa menyatakan jembatan ini aman. Saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan struktur dari Dinas PUPR. Yang jelas, ada kerusakan pada sistem pengaman pilar, dan itu tidak bisa dianggap sepele,” ujar Munawwar, Rabu (24/12/2025).
Atas arahan langsung Gubernur Kalimantan Timur, alur pelayaran di bawah Jembatan Mahulu langsung dibatasi.
Satpol PP Kaltim berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Polairud, Polresta Samarinda, serta instansi teknis lainnya untuk menghentikan sementara perlintasan kapal dan ponton berukuran besar.
Sebagai tindak lanjut, KSOP Samarinda menerbitkan Notice to Mariners (NtM) yang secara resmi melarang kapal bermuatan besar melintas di bawah jembatan selama proses pemeriksaan dan survei teknis berlangsung.
Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya benturan lanjutan yang berpotensi memperparah kerusakan.
Munawwar menjelaskan bahwa pembatasan tersebut bersifat sementara, namun wajib dipatuhi oleh seluruh operator kapal.
“Kami sudah pasang spanduk peringatan di sekitar jembatan. Kapal atau tongkang dengan panjang di atas 200 feet secara tegas tidak diperbolehkan melintas. Ini peringatan dini untuk mencegah risiko yang lebih besar,” katanya.
Ia menambahkan, jika masih ditemukan kapal besar yang nekat melintas, penindakan akan dilakukan oleh KSOP dan Polairud sesuai kewenangan masing-masing.
“Untuk penegakan hukum di alur sungai, itu menjadi ranah KSOP dan Polairud. Kami hanya memastikan pengamanan di darat dan mendukung koordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, lalu lintas kendaraan di atas Jembatan Mahulu hingga saat ini masih dibuka secara terbatas.
Kendaraan ringan masih diperbolehkan melintas, namun kendaraan dengan tonase berat berpotensi dibatasi atau dialihkan, bergantung pada hasil evaluasi teknis yang sedang dilakukan Dinas PUPR.
Pemerintah daerah menegaskan tidak akan mengambil risiko sebelum ada kepastian kondisi struktur jembatan.
Jembatan Mahulu diketahui merupakan salah satu jalur vital penghubung di Kota Samarinda, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keselamatan sekaligus kelancaran mobilitas warga.
Dari sisi masyarakat, insiden tersebut sempat memicu kepanikan warga yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Mahakam. Fitri, warga RT 6 Kelurahan Loa Bakung, mengaku terbangun dari tidurnya akibat suara benturan keras yang terdengar saat kejadian.
“Saya sempat kaget karena suaranya keras sekali. Awalnya tidak tahu apa yang terjadi, baru siangnya saya lihat informasi di media sosial kalau ternyata pilar jembatan ditabrak ponton,” ungkap Fitri.
Menurutnya, arus Sungai Mahakam di sekitar Jembatan Mahulu memang kerap sulit diprediksi, terutama saat kondisi air surut atau perubahan arus mendadak.
Ia menilai kondisi tersebut kerap menyulitkan kapal besar saat bermanuver.
“Kalau air surut dan arus deras, kapal besar memang rawan. Harusnya pengawasan lebih ketat supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Meski pembatasan diberlakukan, tidak seluruh aktivitas pelayaran dihentikan total. Beberapa kapal dan tongkang dengan muatan ringan serta panjang terbatas masih diperbolehkan melintas di bawah jembatan, dengan syarat pengawasan dan pemanduan ketat dari otoritas terkait.
“Yang lewat hanya tongkang kecil dengan muatan tidak terlalu berat, itu pun harus dipandu supaya aman,” tambah Fitri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pemeriksaan teknis akan dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk perbaikan fender pengaman dan evaluasi keselamatan struktur jembatan.
Hingga proses tersebut rampung, pembatasan pelayaran di bawah Jembatan Mahulu akan tetap diberlakukan demi mencegah risiko yang lebih besar bagi pengguna jalan dan pelayaran Sungai Mahakam. (tim redaksi)