VONIS.ID – Polemik penggunaan dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, melayangkan kritik keras kepada politisi PDIP, Adian Napitupulu, terkait perdebatan publik mengenai sumber anggaran program tersebut.
Habiburokhman menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai tantangan debat terbuka antara Adian dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya.
Menurut Habib, jika Adian ingin memperdebatkan soal anggaran MBG, sebaiknya ia terlebih dahulu berdiskusi dengan koleganya sendiri di DPR.
“Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtainya, Buya Said Abdullah,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (4/3).
Gerindra Soroti Persetujuan APBN oleh Semua Fraksi
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR telah menyetujui alokasi anggaran untuk program MBG saat membahas pagu APBN 2025 dan 2026.
Ia menyebut seluruh fraksi, termasuk PDIP, menyetujui anggaran tersebut secara bulat.
Menurut dia, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, juga telah menjelaskan bahwa salah satu sumber pembiayaan program MBG berasal dari dana pendidikan.
Alasan utamanya karena mayoritas penerima manfaat program tersebut adalah siswa sekolah.
Habiburokhman menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak mengingat kembali proses pembahasan anggaran di DPR.
Ia juga menekankan bahwa persetujuan tersebut melibatkan semua fraksi yang ada di parlemen.
“Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan program MBG,” ujarnya.
Isu Tantangan Debat di Media Sosial
Perdebatan publik semakin ramai setelah muncul unggahan di media sosial yang menantang debat terbuka antara Adian dan Teddy.
Dalam unggahan tersebut, akun Instagram yang mengatasnamakan Adian mengajak publik mendukung debat terbuka untuk mengakhiri polemik mengenai program MBG.
“Untuk mengakhiri perdebatan soal MBG, setujukah Anda jika ada debat terbuka antara Adian vs Teddy?” tulis akun tersebut dalam unggahannya pada Senin (2/3).
Namun, akun tersebut tidak lagi ditemukan di Instagram ketika berita ini ditulis. Sejumlah orang dekat Adian juga menyatakan bahwa politisi PDIP tersebut tidak memiliki akun media sosial resmi.
Meski demikian, Adian dalam beberapa kesempatan sebelumnya tidak mempermasalahkan keberadaan akun media sosial yang menggunakan namanya.
PDIP Tegaskan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
Di sisi lain, PDIP sebelumnya telah menegaskan bahwa dana program MBG memang berasal dari anggaran pendidikan.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang APBN 2026.
Dalam lampiran dokumen anggaran, pemerintah mencatat total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk mendukung program MBG.
“Itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti.
Adian Napitupulu menilai fakta tersebut perlu disampaikan kepada publik karena alokasi anggaran pendidikan memiliki dasar konstitusional.
Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah Bantah MBG Mengganggu Program Pendidikan
Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah narasi yang menyebut program MBG mengurangi program pendidikan atau membuat sekolah terbengkalai. Ia menilai informasi tersebut tidak tepat.
Teddy menjelaskan bahwa persoalan infrastruktur sekolah yang rusak sudah terjadi sejak lama dan sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan berbagai program pendidikan yang telah ada, sekaligus menambah program baru di sektor tersebut.
Menurut Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan sebelumnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar.
Pemerintah justru memperluas kebijakan pendidikan dengan menghadirkan program Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah sepanjang 2025 dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut program MBG tidak hanya dibiayai dari anggaran pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa struktur anggaran lembaganya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Pemerintah juga menambah dukungan anggaran melalui cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk memastikan program tersebut berjalan. (*)
